Audiensi BUMDes Manjung Terkait Ijin Usaha Pupuk Organik Bersama Bupati Magetan

  • Whatsapp

Saat Audiensi BUMDes Manjung dengan Bupati Magetan serta OPD terkait

Beritatrends, Magetan – Pemerintah Desa Manjung, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan mengusulkan terkait Perijinan Usaha Pupuk Organik melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Rapat dibuka langsung oleh Bupati Magetan, yang dilaksakan di Ruang Rapat Pendapa Surya Graha Magetan. Jumat, (3/9/2021)

Dilihat dari belakangan ini, bahwa pertanian organik semakin marak di daerah. Diantaranya di Panekan dan umumnya di Magetan.

Berkembangnya sistem yang digunakan dan semakin berkurangnya kualitas tanah yang disebabkan oleh  pupuk kimia secara terus menerus. Dapat berakibat terhadap jumlah panen dan kualitasnya, bisa terus menerus mengalami penurunan. Sedangkan kebutuhan pupuk kimia saat ini semakin meningkat.

Melihat peluang itu, BUMDes Panekan berencana mengembangkan produksi pupuk organik. Sebelum melanjutkan proses produksi BUMDes harus melalui beberapa tahap perijinan.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Magetan, Sunarti Condrowati, S.Sos, M.Si menyampaikan bahwa tadi sudah di diskusikan bersama, bahwa proses perijinan belum masuk karena masih harus menyelesaikan proses badan hukumnya terlebih dahulu. Jadi nanti kalau proses badan hukumnya sudah legal, akan diurus perijinannya, perijinan juga melalui OSS seperti biasa.

“Langkah selanjutnya nanti sudah disepakati bahwa nanti dari BUMDes yang akan melangkah legalitas badan usahanya selanjutnya baru mengurus proses selanjutnya lalu perijinan,”terang  Condrowati.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Eko Muryanto menambahkan, jadi pemahamannya BUMDes itu tidak otomatis berbadan hukum walaupun undang undang cipta kerja itu ngomong BUMDes itu berbadan hukum.

“Ada tahapan yang harus dipenuhi dulu yaitu dengan mendaftarkan, dan daftarnya gratis dengan cara online itu. Nah setelah berbadan hukum berladasan awal untuk mengurus proses selanjutnya tanpa ada itu BUMDes nya belum berbadan hukum tidak bisa diproseskan dengan yang lainya karena, ini atas namanya BUMDes kecuali kalo dia bentuk PT atau CV,”pungkas Eko Muryanto.

Pos terkait