Paripurna DPRD Ponorogo, Penyampaian Nota Keuangan P-APBD Tahun 2021

  • Whatsapp

Foto : sidang paripurna DPRD Ponorogo.

Beritatrends, Ponorogo – DPRD Kabupaten ponorogo mengelar rapat paripurna dengan agenda
penyampaian nota keuangan Perubahan APBD tahun 2021 oleh Bupati Ponorogo H. Sugiri Sancoko di gedung utama DPRD Ponorogo, Jumat (3/9/2021). Dalam laporannya, setidaknya ada 6 poin penting yang akan menjadi titik berat eksekutif dalam P-APBD Kabupaten Ponorogo tahun 2021.

Dwi Agus Prayitno, SH, M.Si Wakil ketua DPRD Kabupaten ponorogo kepada wartawan usai paripurna mengungkapkan bahwa pada tanggal 1 September 2021, Bupati Ponorogo H. Sugiri Sancoko telah
mengirimkan surat perihal usulan persetujuan rancangan peraturan daerah P-APBD tahun 2021.

Kemudian team Badan anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten ponorogo melakukan rapat untuk membahas hal itu yang dilanjutkan dengan rapat bersama team anggaran pemerintah daerah dan menyepakati draf rancangan
peraturan daerah P-APBD Kabupaten Ponorogo tahun 2021 telah memenuhi kaidah hukum dan
teknis penyusunannya termasuk angka-angka yang dibacakan langsung oleh bupati Ponorogo dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten ponorogo dengan
agenda penyampaian nota keuangan rancangan peraturan daerah P-APBD tahun 2021.

“Ada 6 poin penting yang disampaikan oleh bupati dalam rancangan P-APBD Kabupaten Ponorogo tahun 2021.jelas Dwi Agus Prayitno, wakil ketua DPRD kabupaten Ponorogo. Dijelaskan Agus, ke-6 poin penting yang akan menjadi tambahan diluar KUA PPAS yang telah disepakati adalah pembayaran premi untuk BPUS kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) sebesar 3,8 Miliar.

Kemudian selisih penambahan anggaran di sekwan sekitar 500 jutaan, lalu penyusunan honor kontrak senilai 250 juta dan MTQ sebesar 100 juta.

Dan terakhir adalah insentif nakes terkait alih fungsinya ruang Dahlia dan tulip RSUD dr Harjono Ponorogo dan rencana rumah sakit lapangan yang memakan anggaran total ada 2,7 Miliar.

“Itu beberapa poin penting dari draf yang kita bahas di Banggar termasuk team anggaran pemerintah daerah ada penambahan diluar KUA PPAS yang kita sepakati adalah sebesar 7,6 miliar,” terangnya.

Kemudian usai paripurna penyampaian nota keuangan P-APBD oleh eksekutif maka agenda selanjutnya adalah pandangan umum fraksi-fraksi dan dilanjutkan dengan jawaban eksekutif.

“Apakah usai jawaban eksekutif tersebut perlu atau tidak dibentuk pansus masih menunggu sikon,” Kata Dwi.

Dwi menambahkan, Sidang paripurna selanjutnya akan digelar Senin (6/9/21) dengan agenda Pandangan Umum Fraksi, apakah sesuai pendapat dari Badan Anggaran perlu ditindaklanjuti atau tidak.

“Apabila dari PU (Pandangan Umum) fraksi perlu dijawab kita siapkan Rabu (8/9/21). Manakala diperlukan karena mungkin perlu dipertajam mungkin akan dibentuk pansus sesuai situasi, Setelah pansus mungkin akan ada pengambilan keputusan di hari Senin berikutnya.” Pungkasnya
(Gal)

Pos terkait