TANDA TANGAN– Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono menandatangani nota kesepakatan bersama dalam pembahasan RAPBD Kabupaten Madiun tahun anggaran 2022, Rabu (17/11/2021).
Beritatrends, Madiun – Penyusunan Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun (RAPBD) Tahun Angaran 2022 disusun mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pembangunan provinsi Jatim.
Tak hanya itu RAPBD yang disusun juga telah diselaraskan dengan program prioritas Kabupaten Madiun dalam RKPD dan RPJMD serta Visi Misi Kabupaten Madiun tahun 2018-2023 yakni Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak.
Untuk itu DPRD Kabupaten Madiun meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bekerja keras meningkatkan pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2022.
“Beberapa saran disampaikan oleh legislatif meliputi semua OPD harus bekerja maksimal agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat ditingkatkan. Selain itu program kegiatan yang telah direncanakan masing-masing OPD di Tahun Anggaran 2022 diharapkan benar-benar dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku,” ujar Gunawan Prasetyono saat membacakan laporan hasil pembahasan Tim Banggar DPRD dengan TPAD terhadap Rancangan Perda APBD 2022 di ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Madiun, Rabu (17/11/2021).
Sidang Paripurna mengagendakan pengambilan keputusan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Madiun Tahun 2022 dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono.
Tak hanya itu, kata Gunawan, DPRD Kabupaten Madiun juga meminta pemerintah mengefisiensikan belanja barang dan jasa untuk dialihkan ke belanja modal. Pasalnya saat ini masih minimnya belanja modal infrastruktur khususnya jalan dan jembatan dimana infrastruktur itu sangat bermanfaat bagi masyarakat.
“Apalagi sekarang sudah tiba waktu musim penghujan, sehingga banyak kualitas jalan-jalan yang mulai mengalami penurunan,” kata Gunawan.
Selain itu peningkatkan insentif bagi tenaga pendidik/ustadz dan kader PPKBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta perlunya dianggarkan asuransi ketenagakerjaan bagi PKWT yang saat ini belum mendapatkan asuransi.
Pemkab Madiun juga diminta melakukan penguatan simpul-simpul ekonomi termasuk pasar, sentra-sentra UMKM guna mendukung sarana dan prasarana yang bisa mendorong perputaran ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kendati demikian, Pemkab Madiun juga diminta memfokuskan prioritas pemulihan ekonomi lantaran terdampak covid-19.
“Untuk kesinambungan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Madiun, Badan Anggaran DPRD bersama TAPD telah menyepakati struktur Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022,” tutur Gunawan.
Bupati Madiun Ahmad Dawami mengatakan prioritas penggunaan APBD Kabupaten Madiun di tahun 2022 mendatang masih sama dengan tahun 2021 yaitu menunjang sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi masyarakat untuk bangkit dari pandemi.
Selain itu preventif dan mitigasi terhadap Covid-19 beserta penanganannya, pemulihan ekonomi yang terkena kontraksi akibat pandemi akan diupayakan selesai di tahun 2022.
“Bila terjadi kontraksi ekonomi yang lebih kuat lagi maka kebencanaan akan masuk didalamnya,” ujar Kaji Mbing sapaan akrab Ahmad Dawami.
Bagi Kaji Mbing, kesehatan merupakan satu hal yang sangat krusial dan patut menjadi prioritas. Apalagi saat ini pandemi belum juga usai.
“Kontraksi lantaran pandemi berdampak sangat hebat utamanya disisi kesehatan. Turunnya kesehatan mempengaruhi perputaran roda perekonomian hingga pendidikan. Padahal pendidikan menjadi salah satu indikator kesejahteraan,” kata Kaji Mbing.
Kaji Mbing menyatakan Pemkab Madiun berusaha menyelesaikan dampak akibat pandemi covid-19 pada tahun anggaran 2022.
Untuk menyelesaikan dampak pandemi, Pemkab Madiun sudah memiliki modal adanya pertumbuhan ekonomi yang bergerak yang didominasi dari sisi pertanian dan digitalisasi UMKM. (ADV)
