Aliansi HAM Kalbar saat pernyataan sikap
Beritatrends, Pontianak – Sederet konflik yang terjadi antar masyarakat dengan perusahaan di Kalimantan Barat di sinyalir bermula dari konflik Agraria.
Endro Rorianus selaku kordinator Aliansi peduli HAM Kalbar, Pontianak (25/01/2025) mengatakan, sederet masalah yang terjadi, di antaranya kasus penembakan oleh oknum Aparat polisi terhadap Agustino, terjadi di Nanga Tayap Kabupaten Ketapang, korban mempertahankan haknya, justru merenggu nyawanya.
Kasus berikutnya tertembaknya Mirza Hardandi (26) di kawasan PT Minamas Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalbar, ini beberapa potret buruk yang merupakan dampak konflik Agraria yang tak kunjung tuntas, dan salah satu bentuk praktek yang mengarah ke mafia tanah.
“Dugaan manifulasi data yang tak lain muaranya adalah di pemerintahan, bahkan ada indikasi proses perizinan yang amburadul,” ucap Endro Rorianus.
Kita sudah menyatukan presepsi untuk menyuarakan Penegakan HAM di Kalbar, karena kita melihat belum ada keadilan, terkasan hukum tumpul ke atas tajam ke bawah.
Lanjutnya, melihat istrinya dari almarhum Agustino, sampai mengadukan nasibnya untuk menuntut keadilan, harus jauh-jauh ke Jawa Barat, karena menurut pihak keluarga, kedailan sudah tidak ditemukan di Kalimantan barat.
Ruslyadi, SH praktisi hukum, Lawyer muda kalbar
Ditempat yang sama, Ruslyadi, SH selaku kuasa hukum Aliansi HAM Kalbar, yang juga kuasa hukum masyarakat Desa Pelanjau Jaya, sangat mengecam dan meminta segera tuntaskan permasalahan Agraria di Kalbar, khususnya di kabupaten Ketapang.
“Kepada Mentri ATR/BPN, Bapak Nusron Wahid tolong di cek kembali kasus-kasus tanah yang ada di Kalimantan Barat, kami yakin dengan sepak terjang bapak selama ini bisa mengurai permasalah Agraria di Kalimantan Barat, karena dari pembetitaan bapak dibeberapa media nasional maupun lokal sungguh merupakan kesuksesan yang luar biasa, sekali lagi bantuan bapaklah yang bisa menyelesaikan masalah di Kalimantan Barat,” pungkas Ruslyadi.
