Beritatrends,Blitar – Suasana di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar, Senin 10 November 2025. mendadak riuh. Ratusan massa dari Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) turun ke jalan, meluapkan kekecewaan terhadap pemerintah daerah yang dinilai lamban membangun infrastruktur publik.
Di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian, massa membawa poster-poster sindiran tajam: “Pemerintahan Terburuk dalam Sejarah, Satu Tahun Nol % Penyerapan Anggaran Koyo Kuburan!” dan “Anggaran Mengendap, Rakyat Megap-Megap!”.
Koordinator aksi, Jaka Prasetya, yang juga Ketua LSM GPI, menuding lemahnya kinerja Dinas PUPR sebagai biang keladi stagnasi pembangunan di Kabupaten Blitar.
“Selama satu tahun terakhir, kami tidak melihat pembangunan signifikan. Banyak jalan dibiarkan rusak, fasilitas umum terbengkalai, tapi anggaran justru mengendap tanpa realisasi nyata,” ujar Jaka dalam orasinya.
Menurut Jaka, kondisi ini bukan sekadar soal teknis, tapi cerminan lemahnya tata kelola pemerintahan. Ia menilai, Pemerintah Kabupaten Blitar gagal menggerakkan roda pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
“Kalau anggaran malah mengendap dan jadi SiLPA besar di 2026, itu bukan prestasi. Itu tanda gagalnya pemerintah menjalankan tanggung jawab publik,” tegasnya di tengah sorak dukungan massa.
Lebih lanjut, GPI menagih janji lama yang pernah dilontarkan pemerintah daerah untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur hingga akhir 2025. Namun, menurut mereka, janji itu tinggal retorika tanpa hasil konkret.
“Janji-janji tinggal di atas kertas. Rakyat menunggu bukti, bukan rencana manis di rapat-rapat,” sindir Jaka.
Usai menyampaikan orasi di depan Kantor PUPR, massa GPI bergerak ke Kantor Bupati Blitar di Kanigoro, lalu melanjutkan ke Kantor DPRD Kabupaten Blitar. Mereka mendesak penjelasan langsung dari pejabat eksekutif maupun legislatif terkait lambatnya realisasi proyek dan rendahnya serapan anggaran.
Dalam pernyataan sikap tertulis yang dibacakan di depan gerbang kantor bupati, GPI menuntut tiga hal utama:
1. Transparansi penggunaan dan serapan anggaran di Dinas PUPR.
2. Percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur prioritas tahun 2025.
3. Evaluasi menyeluruh terhadap pejabat yang dianggap tidak mampu menjalankan amanat pembangunan.
Aksi berlangsung damai hingga siang, namun pesan moral yang disuarakan massa GPI menggema tajam: rakyat Blitar lelah menunggu janji yang tak kunjung ditepati.
“Jangan biarkan uang rakyat hanya menjadi angka di laporan keuangan. Kami ingin pembangunan yang bisa dirasakan, bukan cuma dibicarakan,” tutup Jaka sebelum massa membubarkan diri dengan tertib.
