Beritatrends,Magetan –Bupati Magetan Nanik Sumantri, M.Pd menegaskan bahwa proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sedang berjalan adalah bagian tak terpisah dari demokrasi dan penegakan hukum. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Magetan juga meluruskan informasi yang beredar di media online bahwa surat Bupati dianggap “tidak sesuai ketentuan” oleh Sekda Provinsi Jawa Timur, Minggu (21 Des 2025)
“Setiap lembaga punya tugas dan kewenangan sendiri – tidak bisa digantikan satu sama lain,” ujar Bupati perempuan pertama Magetan dalam siaran pers yang diterima hari ini.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Magetan Cahaya Wijaya, S.STP, M.Si, menyatakan terima kasih atas kerjasama media, namun menekankan bahwa berita yang tayang pada Kamis (18/12) memiliki kesalahpahaman. “Dalam surat Sekda Prov yang ditujukan kepada Bupati, tidak ada satupun kata yang menyatakan surat Bupati tidak sesuai aturan – baik tersurat maupun tersirat,” jelasnya.
Cahaya juga mengingatkan pentingnya prinsip jurnalisme yang seimbang. “Berasumsi tanpa ‘cover both sides’ bisa membuat informasi kurang akurat dan melanggar prinsip pers yang independen,” katanya.
Terkait gugatan yang diajukan penasihat hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Nanik menyatakan sangat menghormati upaya tersebut sebagai bagian dari kesetaraan hak warga di depan hukum.
“Kita akan mengikuti prosesnya dengan komitmen terhadap supremasi hukum, agar tata kelola pemerintahan tetap transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Bupati juga mengajak semua pihak untuk tidak biarkan dinamika ini menggangu kebersamaan masyarakat Magetan.
“Semoga segera ada keputusan terbaik untuk semua, dan kita tetap fokus kerja keras bersama untuk kemajuan daerah,” tutupnya.
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi pihak Diskominfo Magetan.
