12 orang diangkut ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut
BeritaTrends, Jakarta, Tulungagung – Langkah kaki 12 orang penting yang diboyong ke Jakarta bukan sekadar perjalanan fisik. Itu adalah perjalanan yang menyeret serta-merta kepercayaan publik yang selama ini digantungkan tinggi-tinggi pada birokrasi daerah.
Di balik pengawalan ketat tim KPK, terkuaklah wajah asli dari sistem yang selama ini dianggap berjalan normal. Dua belas nama yang kini jadi sorotan utama adalah bukti bahwa “penyakit” ini bukan hanya menjangkit satu dua orang, tapi sudah menyusup ke dalam urat nadi pemerintahan.
Siapa saja mereka?
- 1. Arif Effendi (Kabag Pemerintahan)
- 2. Jatmiko Dwijo Seputro (Adik Bupati)
- 3. Oki (Staf Bagian Umum)
- 4. Makrus Mannan (Kabag Kesra)
- 5. Suyanto (Kepala Dinas Pertanian)
- 6. Hartono (Kepala Satpol PP)
- 7. Yulius Rama Isworo (Kabag Umum)
- 8. Erwin Novianto (Kepala Dinas PUPR)
- 9. Aris Wahyudiono (Kabag Prokopim)
- 10. Agus Prijanto Utomo (Kepala Bakesbangpol)
- 11. Yoga Dwi Ambal (Ajudan Bupati)
- 12. Dwi Hari Subagyo (Kepala BPKAD)
Daftar ini bikin bulu kuduk merinding. Bayangkan, dari pengatur anggaran, pelaksana proyek, hingga orang terdekat kepala daerah, semuanya terseret. Ini bukan kasus “apel busuk” yang bisa dibuang satu-satu. Ini tanda bahwa keranjang buahnya mungkin sudah ikut membusuk.
Apalagi ada nama Jatmiko Dwijo Seputro, adik kandung Bupati. Ini mengonfirmasi dugaan lama soal nepotisme dan campur aduknya urusan darah dengan urusan negara. Belum lagi kepala dinas strategis seperti Pertanian dan PUPR ikut tersangkut. Kalau yang mengurusi sawah rakyat dan jalanan umum saja bermasalah, mau diapakan nasib masyarakat?
Pola Terulang : Ponorogo – Madiun – Tulungagung, Magetan Kapan?
Ada pola yang tak bisa ditutup-tutupi. Seperti domino yang berjatuhan, setelah Ponorogo dan Kota Madiun diguncang kasus korupsi, kini giliran Tulungagung yang “kebagian” operasi tangkap tangan.
Pertanyaan besar yang kini berhembus kencang di angin: “Apakah selanjutnya giliran Magetan?”
Sudah hampir 4 bulan lamanya, kasus yang berkaitan dengan alokasi dana atau yang dikenal dengan istilah “Pokir” di Magetan jalan di tempat. Seperti air yang tergenang, kasus ini tak kunjung “naik kelas” ke proses hukum yang lebih serius. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menahan laju keadilan.
Masyarakat mulai bertanya-tanya, apa kita harus menunggu “jitu” atau gebrakan besar langsung dari KPK agar kasus ini terbuka lebar?
Ironi Agus Raharjo : Putra Daerah yang Malah Bikin “Aman“?
Ada satu hal yang jadi bahan omongan tak habis-habis. Siapa yang lupa, pernah ada putra terbaik Magetan, Agus Raharjo, yang duduk manis sebagai Ketua KPK.
Ironisnya, justru di masa-masa itulah Magetan seolah masuk zona nyaman. “Tak tersentuh, tak tergoyahkan.”
Banyak yang beranggapan, karena ada “orang dalam” atau setidaknya figur dari tanah sendiri yang memegang kendali, kasus-kasus besar di Magetan seolah “diampuni” atau ditutup rapat. Padahal, kondisi pemerintahan di sana dinilai kian hari kian memprihatinkan. Kebijakan yang dibuat semakin jauh dari harapan, dan rasa ketidakadilan semakin terasa di pundak rakyat kecil.
Kini, masa jabatan Agus Raharjo sudah purna. Tak ada lagi alasan “aman” atau “lindung“. Publik berharap, tanpa bayang-bayang masa lalu itu, Magetan bisa diperiksa dengan bersih dan jujur.
Rakyat sudah lelah dengan drama kekuasaan. Mereka ingin bukti nyata : Siapa yang bersalah, harus bertanggung jawab. Jangan sampai Magetan menjadi wilayah terakhir yang justru paling kotor, tapi paling lama dibersihkan.
Tunggu apa lagi ? Sapu bersihlah, agar rakyat bisa tidur tenang.
