RAPAT PARIPURNA– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota keuangan Bupati Madiun terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Kabupaten Madiun tahun anggaran 2026, Jumat (17/10/2025).
BeritaTrends, Madiun -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota keuangan Bupati Madiun terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Kabupaten Madiun tahun anggaran 2026, Jumat (17/10/2025).
Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Fery Sudarsono itu dihadiri Bupati Madiun Hari Wuryanto, Wabup Madiun, Purnomo Hadi, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Forkopimda, Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Kabag Setda, Camat dan para tenaga ahli fraksi DPRD.
Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono menyatakan nota keuangan yang disampaikan oleh Bupati Madiun, Hari Wuryanto nantinya akan ditindaklanjuti dengan pembahasan di tingkat fraksi.
“Penyampaian nota keuangan ini akan segera kami sikapi. Selanjutnya nota keuangan akan kami bahas oleh masing-masing Fraksi DPRD Kabupaten Madiun,” kata Fery.
Menurut Fery, hasil pembahasan masing-masing fraksi akan disampaikan dalam pemandangan umum fraksi pekan depan. Usai pemandangan umum dari fraksi, DPRD Kabupaten Madiun akan membahas RAPBD 2026 yang nantinya akan ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Madiun.
Dalam penyampaiannya, orang nomor satu di Kabupaten Madiun itu memaparkan bahwa pendapatan daerah pada tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2,050 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp2,129 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sekitar Rp79 miliar.
Sementara itu Bupati Hari Wuryanto menyatakan RAPBD 2026 akan diprioritaskan pada program yang sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Madiun, yakni meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.
“Kami menyampaikan nota keuangan tahun 2026 dengan harapan dapat dibahas bersama DPRD dan TAPD. Dari pembahasan itu nanti akan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Madiun,” kata Hari Wur.
Hari Wur mengatakan kebijakan anggaran tahun depan akan bersinergi dengan program prioritas pemerintah pusat seperti peningkatan ketahanan pangan, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Merah Putih, serta pemberdayaan koperasi desa.
Tak hanya itu, kata Hari Wur, Pemkab Madiun juga akan memperluas akses layanan kesehatan masyarakat diantaranya program pemeriksaan kesehatan gratis.
Hal itu dilakukan, lantaran adanya pengurangan dana transfer dari pusat. Untuk itu Pemkab Madiun akan menggunakan skala prioritas pembangunan pada tahun 2026.
“Kami akan menggunakan skala prioritas. Kami utamakan program yang menyentuh langsung kepentingan rakyat, seperti peningkatan layanan kesehatan dan penurunan angka kemiskinan,” demikian Hari Wur.
