BACAKAN—Salah satu anggota DPRD Kabupaten Madiun membacakan pendapat umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di Gedung DPRD Kabupaten Madiun, Senin (23/6/2025).
BeritaTrends, Madiun – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di Gedung DPRD Kabupaten Madiun, Senin (23/6/2025).
Tak hanya itu, DPRD Kabupaten Madiun juga menyampaikan pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Pemandangan umum disampaikan tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Madiun yakni Fraksi Golkar Nurani Rakyat, PDI Perjuangan, PKB, Demokrat, Gerindra, NasDem, dan PKS.
Dari pemandangan umum tujuh fraksi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono menekankan pentingnya sinkronisasi program daerah dengan visi dan misi Bupati Madiun.
Dikhawatirkan visi dan misi bupati dapat tertinggal di perencanaan bila tidak segera disinkronkan.
“Visi dan misi Bupati jangan sampai tertinggal dalam perencanaan. RPJMD ini menjadi arah pembangunan daerah lima tahun ke depan, jadi harus dibahas secara mendalam dan selektif,” kata Fery.
IKUTI RAPAT- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun mengikuti rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di Gedung DPRD Kabupaten Madiun, Senin (23/6/2025)
Tak hanya itu, Ketua DPC PDIP Kabupaten Madiun itu juga mengingatkan pentingnya harmonisasi antara program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Dengan demikian seluruh program dapat bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat Madiun.
Fery menambahkan kendati Pemkab Madiun kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) namun masih terdapat temuan rutin. “Ada temuan terkait pengelolaan aset yang harus segera dibenahi,” jelas Fery.
Fery juga menyebut turunya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2024 yang mencapai Rp147 miliar dikarenakan perencanaan gaji dan pensiun yang kurang matang.
Untuk itu, perencanaan lima tahunan kedepan harus lebih solid agar SiLPA dapat digunakan untuk mendukung visi-misi Bupati.
Bupati Madiun Hari Wuryanto menyatakan Pemkab Madiun akan menindaklanjuti masukan dari tujuh fraksi. Ia menyebut masukan tersebut sebagai dorongan positif untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Masukan dari fraksi-fraksi sangat konstruktif. Kami sangat mengapresiasi dan akan menindaklanjuti terutama terkait infrastruktur dasar yang menjadi prioritas,” kata Hari Wuryanto.
