Koordinator FUI Magetan, KH. Muhammad Imaamul Muslimin, S.Pd, MM, atau yang akrab disapa Gus Imam, menegaskan bahwa bangsa kini berada pada titik kritis.
BeritaTrends, Magetan – Forum Umat Islam Magetan (FUI Magetan), sebagai wadah komunikasi umat Islam yang menghimpun kekuatan moral dari berbagai unsur mulai dari ulama pesantren, alumni santri, ormas keagamaan, himpunan mahasiswa, harokah pergerakan Islam, hingga komunitas majelis ta’lim di Kabupaten Magetan, mengumandangkan seruan nasional yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, MPR RI (DPR dan DPD), serta Mahkamah Agung RI. Seruan ini bukan sekadar kritik, melainkan panggilan nurani bangsa untuk kembali konsisten menjalankan amanat konstitusi, khususnya Pembukaan UUD 1945, demi menyelamatkan eksistensi dan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam wawancara eksklusif bersama media, Koordinator FUI Magetan, KH. Muhammad Imaamul Muslimin, S.Pd, MM, atau yang akrab disapa Gus Imam, menegaskan bahwa bangsa kini berada pada titik kritis.
“Kami melihat ada problem serius pada aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, hingga penegakan hukum dan keadilan. Semua ini, jika tidak segera dibenahi, akan berimplikasi langsung pada keberlangsungan NKRI. Karena itu kami tidak sekadar bicara, tetapi memberikan warning yang jelas, argumentatif, sekaligus penuh rasa cinta kepada negeri ini,” ujarnya.
Menurut Gus Imam, praktik pembangunan yang mengorbankan hak rakyat menjadi luka terbesar dalam tubuh bangsa. Ia mencontohkan proyek strategis nasional di Rempang, Pantai Indah Kapuk, dan sejumlah daerah lain yang dinilai sebagai bentuk perampasan hak masyarakat.
“Negara ini didirikan untuk melindungi segenap bangsa, bukan melukai mereka dengan dalih investasi. Pemerintah harus cancel the project yang merampas hak rakyat, sekaligus memprioritaskan lapangan pekerjaan bagi warga Indonesia,” tegasnya.
Lebih jauh, FUI Magetan menekankan perlunya negara menghidupkan kembali pranata adat dalam pemerintahan desa. Menurut Gus Imam, hal ini bukan romantisme masa lalu, melainkan strategi social-political engineering untuk memperkuat basis masyarakat lokal dan menjaga kohesi nasional.
“Ketahanan bangsa harus berakar, bukan hanya bertumpu pada kekuasaan elitis,” tandasnya.
Di bidang ekonomi, FUI Magetan menyerukan implementasi penuh Pasal 33 UUD 1945.
“Semua bentuk liberalisasi, baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi, harus dihentikan. Kita butuh sistem kesehatan nasional berbasis pencegahan dengan pelayanan gratis bagi rakyat. Kita butuh affirmative policy bagi masyarakat adat untuk mengikis kesenjangan struktural. Dan kita butuh komitmen menindak tegas para koruptor tanpa pandang bulu. Ini bukan sekadar jargon, tapi real action yang akan menentukan masa depan bangsa,” tegasnya.
Dalam sektor pendidikan, Gus Imam menolak keras privatisasi dan liberalisasi yang dianggap menggerus misi pembangunan karakter. Ia menekankan pentingnya membangun generasi muda dengan integritas, kepemimpinan, dan kredibilitas.
“Indonesia Berkah 2045 hanya akan lahir bila anak-anak kita hidup sehat, cerdas, produktif, dan memiliki leadership visioner yang berbasis nilai, bukan sekadar ambisi politik,” katanya.
FUI Magetan juga menyoroti posisi Indonesia di kancah global. Mereka menyerukan agar bangsa ini konsisten bersikap anti-penjajahan, termasuk mendukung penuh perjuangan rakyat Palestina yang masih dijajah Zionis Israel.
“NKRI tidak boleh terjebak dalam double standard. Jika kita benar anti penjajahan, maka harus berani berdiri tegak membela Palestina dan bangsa-bangsa lain yang masih tertindas,” ucap Gus Imam lantang.
Selain itu, FUI Magetan menekankan perlunya wajib militer dengan syarat tertentu untuk memperkuat sistem pertahanan rakyat semesta.
“Kedaulatan tidak bisa dijaga hanya dengan diplomasi. Butuh defense system yang kokoh, keberanian menempatkan pasukan tempur di perbatasan, agar tidak ada celah sedikit pun bagi pihak asing merongrong negara ini,” tambahnya.
Lebih mendasar lagi, FUI Magetan menyatakan akar persoalan bangsa terletak pada penyimpangan sistem ketatanegaraan yang menjauh dari konsep asli para pendiri bangsa. Pihaknya mendesak agar UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali diberlakukan secara murni dan konsekuen.
“MPR harus kembali menjadi lembaga tertinggi negara sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, bukan sekadar formalitas politik. Sistem kerakyatan kita harus dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, sebagaimana dimaksud para ulama dan tokoh bangsa pendiri negeri ini,” jelas Gus Imam.
Ia menegaskan, seruan ini bukan kritik pesimistis, melainkan wujud cinta pada tanah air.
“Ini adalah panggilan kesadaran, a call of conscience, agar bangsa ini kembali ke jati diri aslinya. Jika seruan ini diabaikan, kami hanya bisa berlepas tangan kepada Allah Yang Maha Kuasa. Tetapi bila dijalankan, negeri ini akan tumbuh sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, aman, makmur, dan penuh ampunan dari Allah Yang Maha Pengampun,” harapnya dengan mata berbinar.
Di akhir wawancara, FUI Magetan menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia agar memperbanyak syukur dan memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Gus Imam, hanya dengan taubat nasional, sikap taqwa yang terimplementasi nyata, serta komitmen spiritual yang murni, negeri ini akan terbebas dari belenggu permasalahan.
“Kami berharap Bapak Presiden RI dan para pejabat negara dapat menjadi teladan dalam hal ini, sehingga bangsa ini tidak hanya kuat secara politik dan ekonomi, tetapi juga kokoh secara moral dan ruhani. Dengan taubat nasional, insya Allah Indonesia akan dibimbing menuju jalan kebaikan, menjadi negeri yang benar-benar diridai Allah,” pungkasnya.
