DIKUKUHKAN—Bupati Madiun, Ahmad Dawami berfoto bersama dengan Komisi Irigasi Kabupaten Madiun periode 2022-2025 usai dikukuhkan beberapa waktu lalu.
Beritatrends, Madiun —Bupati Madiun, Ahmad Dawami sudah mengukuhkan Komisi Irigasi (Komir) Kabupaten Madiun periode 2022-2025 beberapa waktu lalu. Setelah dikukuhkan, Komir Kabupaten memiliki prioritas program agar pengelolaan irigasi di bumi kampung pesilat berlangsung optimal.
Ketua Komir Kabupaten Madiun, Kurnia Aminullah menyatakan keberadaan Komir bagian dari proses untuk pemberdayaan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi. Tak hanya itu, kehadiran Komir dapat membantu untuk pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Kabupaten Madiun.
“Hal ini perlu diwujudkan secara partisipatif dengan pendekatan collaborative governance pada seluruh Sistem Irigasi,” ujar Kurnia, Rabu (4/5/2022).
Menurut Kurnia, Komir terbentuk dari Program Integrated Participatory Development And Management of Irigation Project (IPDMIP). Komisi Irigasi Kabupaten Madiun telah ditetapkan oleh Bupati Madiun dengan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/727/KPTS/402.013/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Komisi Irigasi Kabupaten Madiun Tahun 2022-2025.
“IPDMIP sendiri merupakan program Integrasi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif keberlanjutan. Tujuannya, mendorong membaiknya operasional, pemeliharaan dan pengelolaan sistem irigasi, membaiknya infrastruktur sistem irigasi, dan meningkatnya pendapatan pertanian beririgasi,” kata Kurnia.
Kurnia mengatakan setelah terbentuk Komir Kabupaten Madiun melakukan sinkronisasi program dan kegiatan penguatan pengelolaan irigasi pada masa mendatang perlu diwujudkan pada seluruh istem irigasi dengan memberikan akses partisipasi petani pemakai air.
Selain itu, kata Kurnia, Komir Kabupaten Madiun menyiapkan strategi penyediaan anggaran operasional komisi irigasi. Caranya melalui integrasi program, kegiatan dan penguatan kelembagaan komisi irigasi sesuai nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Strategi penyediaan anggaran operasional juga dapat dikembangkan melalui sumber pendanaan lainnya (APBN, CSR, dan sumber lainnya yang sah) sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” tutur Kurnia.
Selain itu, sesuai perkembangan dan analisa kepentingannya dapat dibuatkan Instruksi Mendagri untuk anggaran operasional Komisi Irigasi baik bersumber APBD maupun sumber pendanaan lainnya yang sah.
Adapuan tugas Komisi Irigasi sesuai Permen PU 17/PRT/M/2015, jelas Kurnia, untuk peningkatan jaringan irigasi dengan memberikan masukan dan pertimbangan untuk kegiatan peningkatan jaringan irigasi pada daerah irigasi.
Selain itu, pengelolaan jaringan Irigasi dengan mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan pembiayaan operasi dan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang disusun oleh dinas teknis. Komir juga memberikan pertimbangan atas kontrol sosial yang dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air terhadap pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
Kurnia menambahkan untuk pengelolaan aset irigasi, Komir Kabupaten Madiun memberikan masukan untuk evaluasi pengelolaan aset irigasi serta memberikan pertimbangan untuk penetapan penghapusan aset jaringan irigasi oleh gubernur atau bupati.
Sedangkan untuk pengaturan air irigasi, Komir Kabupaten Madiun memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan dan peningkatan jaringan irigasi. Tak hanya itu, Komir Kabupaten Madiun juga memberikan masukan kepada gubernur atau bupati atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan.
“Komir juga dapat membahas dan menyepakati rencana tahunan kebutuhan air irigasi yang diusulkan oleh perkumpulan petani pemakai air dan disusun oleh dinas teknis yang membidangi irigasi, untuk disampaikan kerapat dewan sumber daya air provinsi,” demikian Kurnia.
