Beritatrends,Magetan – Keluhan terkait menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Magetan selama Ramadan 2026 menjadi sorotan di media sosial. Sejumlah wali murid menyampaikan keberatan hingga laporan tersebut sampai ke Anggota DPRD Jawa Timur Fraksi PDI Perjuangan, Diana Amaliyah Verawati Ningsih.
Politisi yang akrab disapa Diana Sasa itu mengaku menerima berbagai aduan masyarakat mengenai pelaksanaan program MBG. Ia menegaskan tetap mengapresiasi tujuan baik program tersebut, namun temuan di lapangan dinilai tidak bisa diabaikan.
“Sebagai anggota DPRD provinsi sekaligus warga Magetan dan orang tua murid, saya menerima sejumlah laporan masyarakat terkait pelaksanaan program MBG selama bulan Ramadan,” ujarnya, Selasa (24/2/2026).
Menurut Diana, beberapa laporan yang masuk menunjukkan indikasi persoalan serius pada kualitas makanan yang dibagikan kepada siswa. Di antaranya roti yang diduga berjamur, telur dengan cangkang masih kotor, hingga telur berbau tidak sedap.
Selain itu, sejumlah wali siswa juga mempertanyakan pemenuhan standar gizi dan higienitas menu yang dinilai terkesan asal.
Ia menekankan, temuan tersebut menyentuh aspek mendasar yang tidak boleh ditoleransi, yakni kebersihan, keamanan pangan, serta perlindungan kesehatan anak-anak. Program publik yang menyasar peserta didik, kata dia, wajib melalui quality control ketat.
“Tidak boleh ada toleransi terhadap kelalaian,” tegasnya.
Diana meminta instansi terkait dan pihak pelaksana segera mengambil langkah konkret. Mulai dari evaluasi menyeluruh proses produksi dan distribusi, memastikan standar sanitasi pangan diterapkan disiplin, hingga memberikan klarifikasi terbuka kepada masyarakat.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif, ia memastikan akan melakukan monitoring dan koordinasi lanjutan agar kualitas pelaksanaan program kembali sesuai tujuan awal.
“Pengawasan ini bukan bentuk penolakan terhadap program, melainkan komitmen agar setiap kebijakan yang menyangkut anak-anak dilaksanakan secara bertanggung jawab dan profesional,” tandasnya.
Ia menegaskan, kesehatan dan keselamatan anak tidak boleh dikompromikan dalam pelaksanaan program apa pun.
