Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Sebut Legislatif dan Eksekutif Harus Bersatu
BeritaTrends, Blitar – Paripurna Istimewa, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Sebut Legislatif dan Eksekutif Harus BersatuWakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Hj. Ratna Dewi Nirwana Sari, saat konfrensi pers(ft)
BLITAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan RI. Acara berlangsung di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Jumat (15/08/2025).
Usai rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Hj. Ratna Dewi Nirwana Sari, S.S., S.H., M.Kn mengatakan, pastinya banyak hal yang kita dapat dari pidato Presiden Republik Indonesia bahwa antara legislatif dan eksekutif adalah kesatuan.
“Apapun hal menjadi keputusan dari legislatif tidak serta melemahkan pemerintahan karena kita adalah kesatuan. Hal ini sesuai dengan slogan dari Presiden Prabowo Subianto, Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju di Hari Kemerdekan RI ke-80,” jelasnya saat konferensi pers.
Program yang dijalankan oleh pemerintah pusat ini menjadi estafet juga untuk kami yang berada di pemerintah daerah. Presiden juga mengintruksikan harus mensukseskan segala program prioritas dari pusat, provinsi maupun daerah.
Pemerintah Kabupaten Blitar terus berupaya mengimplementasikan semangat peringatan tersebut melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, di antaranya lewat program dan alokasi anggaran APBD,” paparnya.
Dikatakannya, terkait pertambangan Presiden RI mendapatkan laporan bahwa ada ribuan tambang illegal di Indonesia yang membuat negara mengalami potensi kerugian yang sangat besar. Presiden tak peduli jika tambang illegal dibeking oleh aparat militer, kepolisian, atau politisi dari partai-partai besar, semua akan diberantas.
Sesuai instruksi Presiden RI, secara linier harus gas jalan terkait tambang ilegal, sebab ini sangat merugikan negara. Sedangkan di Kabupaten Blitar tentang pertambangan sudah ada regulasi baru, supaya memperoleh APBD secara maksimal dari tambang.
“Sekali lagi, Dirgahayu Republik Indonesia ke-80, Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju,” pungkas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Ratna Dewi Nirwana Sari. (Ani)
