Beritatrends, Blitar – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Jumat (8/8/2025), kembali memunculkan drama politik memalukan. Sidang resmi yang dijadwalkan pukul 09.00 WIB itu batal digelar karena tak memenuhi kuorum. Dari 50 anggota dewan, hanya sekitar 13 yang hadir. Pejabat Pemkab Blitar memang hadir lengkap, tapi percuma roda pemerintahan tetap tersendat.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, menegaskan seluruh anggota telah menerima undangan resmi. Namun hingga pukul 11.00 WIB, kursi dewan masih banyak yang kosong. Berdasarkan tata tertib DPRD, rapat paripurna otomatis ditunda hingga ada keputusan Badan Musyawarah (Banmus).
“Sesuai peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Blitar, karena jumlah dari anggota dewan yang hadir tidak memenuhi kuorum, maka rapat paripurna ditunda hingga keputusan dari banmus keluar,” jelas Supriadi.
Isu yang beredar, kekisruhan ini dipicu penolakan eksekutif untuk mengalokasikan Pokok Pikiran (Pokir) bagi anggota dewan. Padahal, Pokir merupakan sarana legislator untuk mewujudkan janji politik dan aspirasi masyarakat di dapil masing-masing.
Di balik itu, masalah yang lebih serius mencuat: dugaan bahwa Bupati Rijanto kerap dikendalikan oleh wakilnya. Kondisi ini memunculkan kesan “matahari kembar” di lingkaran eksekutif. Hubungan politik bupati dengan partai pengusung PDI-P pun dikabarkan renggang, sehingga koordinasi antara eksekutif dan legislatif semakin memburuk.
Pemerhati kebijakan publik, Setya Nugroho, menilai duet Bupati–Wakil Bupati gagal menjaga stabilitas politik dan arah kebijakan daerah. “Kalau pemimpinnya saling tarik urat dan tidak satu komando, jangan harap pembangunan jalan. Sampai sekarang, Pemkab Blitar belum menjalankan program yang benar-benar menyentuh rakyat,” ujarnya.
Setya juga mengkritik tajam kepemimpinan Rijanto yang dinilai terlalu tunduk pada manuver politik di internal eksekutif. “Bupati harus berani mengambil keputusan sendiri, bukan mengikuti bayang-bayang wakilnya. Kalau pimpinan eksekutif saling sikut, anggota dewan pengusung pun ikut menjegal, dan rakyat lagi-lagi dikorbankan,” tegasnya.
Kisruh ini, menurut Setya, adalah sinyal kuat bahwa Kabupaten Blitar sedang tersandera ego politik elite. Selama Bupati dan Wakil Bupati tidak bersatu dan lebih sibuk mempertahankan gengsi, rapat paripurna yang batal hanyalah gejala awal dari stagnasi pemerintahan yang lebih parah.
