Polres Blitar
BeritaTrends, Blitar – Polres Blitar melalui tim konselornya memberikan dukungan psikologis (trauma healing) kepada salah satu siswa SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar, yang menjadi korban bullying massal saat kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah berlangsung beberapa waktu lalu.
Kegiatan trauma healing tersebut dilakukan pada Selasa di Ruang Sat Reskrim unit PPA, sebagai bentuk respons cepat dan empati terhadap dampak psikologis yang dialami oleh siswa yang berinisial W.
Tim konselor Polres Blitar, yang dipimpin oleh Iptu Linar tiwi dibantu oleh personel Bag SDM, memberikan sesi konseling secara langsung kepada korban untuk membantu proses pemulihan mental dan emosional pasca insiden perundungan. Rabu(23/07/25).
Kapolres Blitar, AKBP Arif Fazlurrahman menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polres Blitar untuk melindungi anak-anak sebagai kelompok rentan, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan.
“Kami sangat prihatin atas kejadian ini. Anak-anak seharusnya mendapatkan pembinaan yang positif selama MPLS, bukan justru menjadi korban kekerasan dari teman atau kakak kelasnya. Oleh karena itu, kami hadir untuk memberikan pendampingan psikologis, sekaligus edukasi kepada seluruh pihak terkait,” ujarnya.
Dalam sesi trauma healing tersebut, konselor memberikan ruang bagi korban untuk mengekspresikan perasaannya, menceritakan kembali kronologi kejadian, dan membantu membangun kembali rasa percaya diri serta keamanan diri. Tak hanya fokus pada korban, Polres Blitar juga berencana melakukan pendekatan preventif kepada pihak sekolah dan pelaku untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa depan.
Sebelumnya, video aksi bullying yang dialami korban sempat viral di media sosial, memperlihatkan korban dikelilingi dan mendapatkan tekanan fisik maupun verbal dari beberapa siswa lain.
Dengan adanya dukungan dari pihak kepolisian, diharapkan korban dapat pulih secara psikis dan kembali menjalani proses belajar mengajar dengan nyaman.
Kasus ini juga menjadi momentum evaluasi penting bagi seluruh sekolah untuk meninjau kembali sistem pengenalan siswa baru agar lebih aman, edukatif, dan bebas dari kekerasan.
