RAPAT PARIPURNA—Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono memimpin rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD tentang Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, di gedung DPRD Kabupaten Madiun, Kamis (23/6/2022).
Beritatrends, Madiun – Sejumlah Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menyoroti persoalan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) APBD Kabupaten Madiun tahun anggaran 2021. Hal itu disampaikan dalam sidang paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi DPRD tentang Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, di gedung DPRD Kabupaten Madiun, Kamis (23/6/2022).
Rapat paripurna yang dihadiri 37 anggota dewan itu dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono. Tak hanya itu rapat juga dihadiri Bupati Madiun Ahmad Dawami, Wabup Madiun Hari Wuryanto, Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Tontro Pahlawanto hingga sejumlah Kepala OPD.
Dalam paripurna ini, secara umum fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Madiun yakni Fraksi Golkar Nurani Sejahtera, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat Persatuan, dan Fraksi Nasdem menyoroti masalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Kabupaten Madiun tahun anggaran 2021 yang mencapai lebih dari Rp 298 miliar. Terhadap sejumlah fraksi meminta penjelasan dari Bupati Madiun terkait besarnya silpa pada APBD tahun anggaran 2021.
“Fraksi PDIP meminta dijelaskan secara rinci apa permasalahan yang terjadi sehingga anggaran banyak yang tidak terserap,” ujar Budi Wahono, Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Madiun.
Senada dengan Budi, Juru Bicara Fraksi Demokrat Persatuan juga meminta penjelasan Pemkab Madiun terkait banyaknya anggaran belanja modal yang tidak terserap pada tahun anggaran 2021.
“Apa penyebabnya belanja modal tersebut tidak bisa terserap 100 persen,” jelas Edy Widanto.
Selain Silpa, dewan juga menyorot persoalan lain seperti pos mana saja yang mengalami kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan, masalah aset, penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak, porang, hingga masalah kesejahteraan petani yang saat ini memprihatinkan.
Kendati menyoroti banyak persoalan, seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Madiun mengapresiasi capaian prestasi Pemkab Madiun terhadap predikat WTP sembilan kali berturut-turut dari dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur. Kondisi itu menunjukkan tanda pengelolaan keuangan di Pemkab Madiun berlangsun gdengan baik.
Wakil Bupati Madiun Hari Wuryanto menyatakan terhadap pandangan umum enam fraksi DPRD Kabupaten Madiun, pemerintah akan menanggapinya pada Rabu (29/6/2022) mendatang.
Menurut Hari Wur, salah satu persoalan yang dihadapi Pemkab Madiun dalam dua tahun terakhir adalah penanganan covid-19 yang merupakan masalah kompleks.
“Selama dua tahun ini semua tidak terlepas dari pandemi. Kondisi itu tentunya membutuhkan pemikiran yang luar biasa. Untuk itu kami berharap pandemi ini tidak terulang lagi,” ujar Hari Wur.
