Beritatrends, Blitar – Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Jawa Timur menggandeng Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar dalam menggelar Workshop Penguatan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kegiatan ini berlangsung di salah satu hotel di Kota Blitar pada Rabu (11/6/2025), dengan melibatkan sejumlah unsur Forkopimda.
Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman para ASN terhadap tanggung jawab negara dalam memenuhi, melindungi, menghormati, dan melayani hak asasi masyarakat.
“Kami mengundang Forkopimda, termasuk Wali Kota, Kapolres, Dandim, Kejari, Ketua Pengadilan Negeri, dan DPRD, karena aparatur negara adalah penanggung jawab HAM. Kami ingin memastikan bahwa seluruh ASN memahami kewajibannya dalam menjamin hak-hak dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan lingkungan hidup,” ujar Mugiyanto.
Ia juga menekankan bahwa HAM yang dibahas dalam forum ini mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara menyeluruh. Tak hanya terfokus pada satu aspek, penguatan ini diharapkan menjadi langkah nyata untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dari berbagai sisi kehidupan.
Lebih lanjut, Mugiyanto menyampaikan bahwa program penguatan HAM ini merupakan agenda nasional yang ditargetkan pada tahun menyasar satu juta ASN dan diselesaikan dalam lima tahun ke depan. Selain ASN, sebanyak 225 ribu masyarakat umum juga akan mendapatkan edukasi HAM secara bertahap di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Wali Kota Blitar, H. Syauqul Muhibbin, S.H.I., atau yang akrab disapa Mas Ibbin, menyambut baik sinergi antara Pemkot Blitar dan Kemenham.
“Kami bangga menjadi bagian dari penguatan HAM ini. Sebagai kota yang menjadi tempat peristirahatan terakhir Bung Karno, sang proklamator dan tokoh HAM dunia, Blitar memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi contoh kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi,” ujar Mas Ibbin.
Ia menambahkan bahwa Bung Karno tidak hanya memimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia, tetapi juga mempelopori gerakan non-blok dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa lain di dunia.
“Kami ingin terus belajar dari Kemenham agar Kota Blitar bisa tumbuh menjadi kota HAM yang inklusif, adil, dan berdaya,” imbuhnya.
