120 Anggota DPR Ajukan HMP : Gibran Resmi Mundur dari Jabatan Wapres
BeritaTrends, Pontianak — Langkah besar mengguncang dunia kenegaraan kita. Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berubah menjadi fakta yang nyata dan cepat sekali berjalan.
Pada Rabu, 11 November 2026, sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi secara resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Usulan ini berkaitan dengan polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden yang sebelumnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026. Jumlah ini jauh melampaui syarat minimal yang hanya 25 orang.
Komposisi pengusul: PKS 28 orang, NasDem 19, PKB 18, Demokrat 18, PDIP 14, Golkar 11, Gerindra 11, dan PAN 1 orang.
Tiga Wakil dari Kalbar Ikut Menandatangani
Di antara nama-nama yang mengajukan, tercatat tiga anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Barat: Syarief Abdullah Alqadrie dan Gulam Mohamad Sharon dari NasDem, serta Daniel Johan dari PKB. Kehadiran nama mereka menunjukkan bahwa perhatian terhadap persoalan ini datang dari seluruh penjuru negeri, termasuk Bumi Khatulistiwa.
Dasar hukumnya jelas: Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3, yaitu penilaian bahwa Wakil Presiden dinilai tidak lagi memenuhi syarat untuk menjabat. Perlu dipahami, HMP ini bukanlah vonis akhir. Prosesnya masih harus berjalan berturut-turut melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga sidang MPR untuk keputusan pemberhentian. Namun langkah ini adalah sinyal yang sangat kuat.
Keputusan Mengejutkan: Gibran Resmi Mengundurkan Diri
Hanya berselang satu hari setelah usulan itu masuk, tepat pada Kamis, 12 November 2026, kabar besar datang. Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden RI.
Ia datang langsung sekitar pukul 11.16 WIB ke Kompleks Parlemen Senayan dan menyerahkan surat itu kepada Ketua MPR Ahmad Muzani. Pertemuan berlangsung sekitar 20 menit. Sebelumnya, surat serupa juga sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 10 dan 11 November 2026.
Dalam suratnya, Gibran menyatakan keputusan ini diambil demi kepentingan bangsa dan agar roda pemerintahan tetap berjalan lancar tanpa terhambat polemik yang berkepanjangan.
Kini, sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden yang baru, dari dua nama yang akan diusulkan oleh Presiden.
Apa pun pandangan kita, satu hal yang jelas: demokrasi sedang berjalan. Proses hukum dan ketatanegaraan harus dihormati. Semoga langkah ke depan membawa kestabilan dan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia
