Kalis : Aktivis Magetan Tuntut Keterbukaan Anggaran
BeritaTrends, Magetan – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam NGO dan LSM di Magetan mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Magetan, Selasa (18/11/2026). Kedatangan mereka untuk menuntut keterbukaan informasi publik, khususnya terkait anggaran dan kebijakan pemerintah daerah.
Perwakilan aktivis, Sifaul Anam dari Koalisi Aktivis Lintas Sektoral (KALIS), mengatakan pihaknya memohon kepada DPRD agar membuka seluruh informasi terkait anggaran maupun kebijakan. Informasi tersebut nantinya akan menjadi bahan kajian bersama sebagai masukan untuk kemajuan Magetan.
“Kita menuntut tentang adanya keterbukaan informasi publik. Mungkin itu yang kita mohonkan di DPRD dan akan menjadi kajian kita bersama bagaimana informasi itu, terkait anggaran atau apapun terkait kebijakan, akan menjadi kajian bersama untuk menjadi masukan saran kita untuk kemajuan Magetan,” ujar Sifaul Anam.
Ia menyoroti soal efisiensi anggaran. Menurutnya, masih banyak pos-pos anggaran yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
“Terutama kita menyikapi masalah efisiensi anggaran. Kita temukan masih banyak sekali pos-pos anggaran yang di situ tidak berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Selain itu, KALIS juga menyoroti urgensi dan manfaat perjalanan dinas seluruh OPD yang menelan anggaran miliaran rupiah. Pihaknya meminta agar setiap selesai perjalanan dinas, ada pertanggungjawaban secara riil dan berdampak bagi Magetan.
“Kita akan menyikapi ke depan tentang urgensi ataupun akses manfaat dari perjalanan dinas semua OPD yang menelan anggaran miliaran. Kita minta setiap setelah perjalanan dinas, ada pertanggungjawaban secara riil, tidak kemudian setiap dinas pegawai itu tanpa ada hasil apapun, tanpa ada dampak apapun bagi Magetan. Karena itu uang rakyat, uang rakyat Magetan yang perlu dipertanggungjawabkan,” katanya.
Sifaul Anam menjelaskan, kembalinya KALIS setelah dua tahun vakum berawal dari banyaknya keluhan masyarakat. Keluhan itu mulai dari pengadaan mobil dinas, jalan rusak, hingga pengadaan videotron dan proyek Ekobambu.
“Kita melihat banyak keluhan masyarakat. Berawal dari masalah pengadaan mobil dinas dan sebagainya, di situ masih ada banyak ketimpangan. Jalan rusak dan sebagainya. Dibandingkan dengan adanya pengadaan videotron. Itu awalnya,” jelasnya.
Menurutnya, masyarakat menilai jalan, sarana prasarana, dan pertanian jauh lebih penting dan mendesak dibandingkan mobil dinas, videotron, maupun Ekobambu.
“Masyarakat menilai lebih penting jalan daripada mobil, lebih urgent jalan daripada videotron, lebih penting jalan, sarana prasarana dan untuk pertanian daripada Ekobambu,” ujarnya.
Untuk itu, pihaknya akan mengkaji seluruh kebijakan Pemerintah Kabupaten Magetan, baik yang sudah berjalan maupun yang belum. Jika ditemukan proyek yang tidak efisien dan tidak berdampak, pihaknya meminta agar dihentikan.
“Kita akan mencoba mengkaji apapun yang ada di kebijakan pemerintah Magetan. Kalau perlu ketika memang itu efisiensinya tidak ada dampaknya, kita berharap tidak ada proyek Magetan itu yang mangkrak seperti PPU. Ketika Ekobambu nanti menelan anggaran yang miliaran kalau memang tidak ada dampaknya, ya perlu kita setop,” tegasnya.
Ia menambahkan, jika hasil kajian nantinya perlu disikapi dengan aksi turun jalan, pihaknya siap melakukannya.
“Kita akan mencoba untuk kaji dulu, kemudian kalau memang perlu kita sikapi turun aksi jalan kita siap,” pungkasnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Plt Sekretaris DPRD (Sekwan) Magetan, Yok menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan NGO aktivis LSM di Magetan yang telah datang dan bersedia menunggu di kantor DPRD.
Ia menjelaskan, pada hari itu DPRD sedang melakukan kunjungan dan pembahasan dua Raperda, yakni Raperda tentang SOTK dan Raperda tentang cadangan pangan.
“Yang pertama kami sampaikan terima kasih dari rekan-rekan NGO aktivis LSM di Magetan. Dan mohon maaf sudah menunggu di kantor DPRD, memang hari ini tadi ada kunjungan terkait pembahasan Raperda di DPRD, yang pertama Raperda tentang SOTK, kemudian Raperda tentang cadangan pangan,” ujar Pak Yok.
Ia memastikan surat dari aktivis sudah diterima dan akan segera disampaikan ke pimpinan DPRD.
“Kami sudah menerima surat dari teman-teman, nanti akan kami sampaikan ke pimpinan DPRD,” katanya.
Terkait proses pengawalan, Pak Yok menjelaskan bahwa dalam beberapa hari ini sedang dilakukan rapat-rapat pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran DPRD, khususnya membahas APBD tahun 2027.
“Perlu diketahui beberapa hari ini memang sedang dilakukan rapat-rapat pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran, khususnya yang membahas anggaran tahun 2027. Dan dalam rapat semua berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Magetan, tertib pada administrasi mulai dari perencanaan dan pelaksanaan hingga pemanfaatan,” jelasnya.
Ia menyambut positif kehadiran aktivis sebagai bentuk kontrol sosial. Menurutnya, kontrol dari LSM sangat dibutuhkan agar DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat bisa saling melengkapi informasi.
“Menyikapi positif, ini sangat dibutuhkan juga baik oleh khususnya untuk DPRD. Kita sama-sama memberikan kontrol dan imbangan informasi, sehingga apa yang dilakukan oleh DPRD, pemerintah daerah, dan ada kontrol dari rekan-rekan LSM, sehingga bisa membawa kemanfaatan yang besar untuk masyarakat,” ujarnya.
Saat ditanya soal target waktu pemrosesan usulan, Pak Yok mengaku belum bisa memastikan karena belum membaca isi surat tersebut. Ia juga menyebut jadwal DPRD saat ini sangat padat karena mengejar penetapan APBD 2027.
“Insyaallah secepatnya, kita belum bisa (menentukan) karena belum baca isinya. Jadwalnya DPRD itu sangat padat, jadi pulang kunjungan seperti nanti habis ini kan kita jam dua rapat anggota dewan, rapat komisi gabungan yang bahas dua Raperda itu. Jadi termasuk rapat-rapat ini kan maraton karena kita mengejar penetapan APBD 2027, insyaallah tanggal 24 November,” pungkasnya.





