Untuk Kepala Desa di seluruh Indonesia, ini Aturan baru yang resmi berlaku, mohon dipatuhi.
Beritatrends, Magetan – Pemerintah menetapkan beberapa perubahan dan penambahan pasal dalam undang undang Desa No 3 Tahun 2024.
UU Desa Tahun 2024 itu merupakan revisi dari Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan desa.
Salah satu perubahan yang cukup signifikan yakni terkait kewenangan Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
Berdasarkan data yang di himpun, pasal 26 ayat (2) UU Desa 2014 menyatakan kepala desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
Namun Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut melalui putusan Nomor 23/PUU -XXI/2023.
Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa kewenangan tersebut bertentangan dengan UUD 1945.
Menurut MK, kewenangan kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan berdasarkan kebijakan kepala desa semata.
Ini bertujuan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dan melindungi hak-hak perangkat desa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di desa.
Menindak lanjuti putusan MK tersebut, Pemerintah lantas mengeluarkan UU Desa 2024.
Dalam UU terbaru ini mengatur ulang kewenangan kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU Desa
Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Kepada Bupati/ Wali Kota melalui Camat.
Kemudian bupati/ walikota mengeluarkan keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berdasarkan usulan kepala desa.
Itu artinya, kepala desa tak lagi memiliki kewenangan secara langsung untuk memberhentikan perangkat desa.
Kepala desa harus mengajukan usulan pemberhentian perangkat desa dengan alasan yang jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Disamping itu, perangkat desa yang diberhentikan juga akan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, aturan lebih lanjut terkait perangkat desa pasca terbit nya UU Desa 2024 tentang perangkat desa.
Dalam PP tersebut mengatur tentang persyaratan, prosedur, mekanisme, dan evaluasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
Selain itu, aturan tersebut juga mengatur tentang struktur, tugas dan fungsi, sehingga wewenang perangkat desa.
Adapun yang dimaksud dengan perangkat desa adalah ASN yang bertugas membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Perangkat desa yang meliputi sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun diangkat dari warga desa yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan daerah.
Terdapat beberapa alasan untuk memberhentikan perangkat desa, diantaranya:
- Meninggal dunia.
- Pensiun .
- Mengundurkan diri.
- Tidak lagi memenuhi syarat.
- Melakukan pelanggaran disiplin.
- Tidak mampu menjalankan tugas.
- Di berhentikan sementara atau tetap sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Sementara itu, perangkat desa diberhentikan juga akan mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku, mencakup:
- Uang penggantian hak.
- Uang pesangon.
- Uang jasa.
- Uang penghargaan.
- Uang pisah.
