Beritatrends.co.id, Ponorogo — Pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2027 diwarnai dinamika ketat menyusul proyeksi penurunan dukungan anggaran dari pemerintah pusat hingga Rp142 miliar. Parlemen daerah mendesak pemerintah kabupaten untuk mematangkan strategi alternatif guna menjaga stabilitas layanan publik di tengah keterbatasan fiskal.
Rapat paripurna beragendakan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Ponorogo, Selasa (27/10/2026), menjadi forum bagi para legislator untuk membedah postur anggaran secara mendalam. Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, mengingatkan agar alokasi belanja daerah tetap fokus pada efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas demi kepentingan masyarakat luas.
Di sisi lain, Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita, sebelumnya telah memaparkan komitmen pemkab untuk mengoptimalkan potensi pendapatan lain serta menetapkan skala prioritas pembangunan yang ketat guna menyiasati penurunan dana transfer.
Kemandirian Fiskal Jadi Pekerjaan Rumah Utama
Tantangan kemandirian fiskal menjadi sorotan utama sejumlah fraksi. Fraksi PDI Perjuangan MaPAN mencatat bahwa porsi PAD baru menyumbang sekitar 23,4 persen (Rp532,46 miliar), sementara 76 persen sisanya (Rp1,737 triliun) masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Ketergantungan tinggi ini dinilai rentan terhadap guncangan kebijakan fiskal nasional.
Fraksi Partai NasDem turut menyoroti penurunan dana desa hingga Rp130,9 miliar dan ketiadaan alokasi DAU sektor kesehatan senilai Rp10,8 miliar, yang menuntut adanya langkah antisipatif dari pemkab. Pengelolaan aset secara produktif diusulkan sebagai solusi jangka panjang untuk memperkuat struktur PAD.
Aspek efisiensi anggaran belanja turut disuarakan oleh Fraksi Partai Demokrat, yang meminta peninjauan ulang atas besaran belanja barang dan jasa (Rp626,08 miliar) agar sebagian anggarannya dapat direalokasikan ke belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi (Rp131,83 miliar) demi mendongkrak roda perekonomian riil.
Selain itu, Fraksi PKB menekankan pentingnya mitigasi risiko fiskal, Fraksi Golkar meminta proyeksi retribusi dihitung secara realistis, dan Fraksi Gerindra menuntut keberpihakan anggaran yang konkret bagi sektor pertanian serta jaring pengaman sosial.
Seluruh masukan konstruktif dari legislatif kini menanti jawaban resmi dari pihak eksekutif dalam sidang paripurna berikutnya, yang akan menjadi penentu kompromi anggaran terbaik bagi pembangunan Kabupaten Ponorogo tahun 2027.
