Cegah Cakades, Panitia, dan BPD Terjerat Hukum di Pilkades 2027, APSI Magetan Bedah Pertentangan Norma UU Desa dan PP 16/2026

Beritatrends.co.id, Magetan — Kekhawatiran munculnya risiko hukum akibat tumpang tindih regulasi menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Nasional 2027 dibedah dalam seminar hukum yang diselenggarakan DPC Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Kabupaten Magetan di Rumah Makan Harmada Joglo Magetan, Sabtu (14/11/2026).

​Mengangkat tema “Menguji Antinomi Norma dalam Regulasi Pemilihan Kepala Desa: Kajian Yuridis Pasal 33 dan Pasal 118 UU Desa terhadap Pasal 39 PP Nomor 16 Tahun 2026”, diskusi ini mempertemukan unsur pemerintahan desa, perwakilan Dinas PMD, anggota DPRD Magetan, BPD, akademisi, dan praktisi hukum untuk memetakan potensi sengketa pencalonan kepala desa.

​Ketua DPC APSI Kabupaten Magetan, Zainal Faizin, menyoroti adanya celah penafsiran pada Pasal 33 dan Pasal 118 UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait syarat pencalonan dan batas masa jabatan. Menurutnya, kekosongan maupun pertentangan norma tersebut menempatkan calon kepala desa, panitia Pilkades, dan BPD pada posisi rentan terjerat perkara hukum saat tahapan verifikasi administrasi.

​”Jangan sampai karena ketidakjelasan norma dalam undang-undang, justru muncul persoalan pidana,” tegas Zainal.

​Ia mengutip preseden kasus di daerah lain yang melibatkan hampir 20 desa dalam satu kabupaten terkait dugaan pemalsuan surat pernyataan persyaratan pencalonan. Kondisi serupa dikhawatirkan terjadi jika petahana maupun penyelenggara tidak memiliki payung pedoman yang tegas.

​”Kalau seseorang secara faktual sudah menjabat dua periode, tetapi membuat surat pernyataan dengan redaksional yang seolah-olah belum memenuhi kondisi tersebut, ini berpotensi menjadi persoalan hukum. Ketika panitia meloloskan, kemudian BPD tidak menjalankan pengawasan sebagaimana mestinya, persoalannya bisa merembet ke banyak pihak,” urainya.

Untuk mencegah hal tersebut, Zainal mendukung percepatan pembahasan Raperda Pilkades di DPRD Magetan sebagai pedoman teknis daerah, sekaligus merekomendasikan pengujian norma undang-undang melalui mekanisme judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) guna menuntaskan akar persoalan di tingkat pusat.

Baca Juga  Dinsos Magetan Ajak RT Peduli Lansia Dan Akan Luncurkan Program GERILIA

​”Win-win solution-nya, kalau memang ada norma dalam undang-undang yang tidak selaras dan tidak memberikan kepastian hukum, seharusnya ditempuh judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Bukan seluruh undang-undangnya dibatalkan, tetapi norma yang bermasalah diuji agar ke depannya ada kepastian hukum,” terangnya.

​”Jangan sampai Pilkades yang seharusnya menjadi sarana demokrasi untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat desa, justru berujung pada persoalan pidana. Pemerintah harus hadir memberikan kepastian hukum, sehingga calon kepala desa, panitia, maupun BPD tidak menjadi korban ketidakjelasan regulasi,” tutup Zainal.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *