Direktur Ekonomi Baintelkam Polri saat foto bersama
Beritatrends, Jakarta – Kapolri melalui Direktur Ekonomi Baintelkam menyambut hangat audiensi DPP MASPERA untuk memperbincangkan dan menyampaikan berbagai persoalan pada bidang pertanahan dan kehutanan, Lingkungan dan PP 24 tahun 2021 ,Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Kegiatan Usaha Di Dalam Kawasan Hutan bagi yang tidak memiliki Perizinan Di Bidang Kehutanan.
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat Masyarakat Peduli Agraria ( DPP,MASPER ) menyampaikan surat permohonan audiensi sesuai dengan Nomor : 14/DPP-Maspera /II/2025 Tentang Audiensi. kepada Kapolri Selaku Wakil Ketua III Satgas Pengarah Penertiban Kawasan Hutan Sebagaimana tercantum didalam Perpres No 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan.
Permohonan audiensi yang disampaikan oleh DPP. Maspera tersebut disambut baik oleh Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo dengan jadwal agenda pertemuan pada Senin (21/04 2025).
Pada pertemuan itu Dir.Ekomomi Baintelkam Brigjen Polisi Ratno Kuncoro, S.I.K.,M.Si menyampaikan, mengapresiasi langkah dari Maspera, serta pihaknya mendukung langkah dan program maspera dalam melakukan pendampingan terhadap masyarakat sepanjang itu satu arah dengan pemerintah, yakni program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto.
Pada pertemuan itu , Acc Profesor Agustianto, MA. Mengatakan sangat berterimakasih kepada Bapak Kapolri, Bapak Brigjen Pol Ratno Kuncoro yang telah berkenan menyambut baik DPP Maspera., ia juga memaparkan secara ringkas maksud dan tujuan maspera mengajukan audensi kepada kapolri. ‘’ Memohon kepada Bapak Kapolri selaku Wakil Ketua III Satgas PKH dapat mendorong percepatan penyelesaian para pemohon untuk subjek hukum maupun yang belum masuk kedalam subjek hukum yang didampingi oleh Maspera’’ .
Senada dengan itu Irmansyah, SE. Selaku Sekretaris Umum DPP Maspera menyebutkan saat ini ada 59 Kelompok dampingan Maspera. Dari 59 kelompok tersebut ada yang sudah mendapatkan SK penetapan dari Menteri Kehutanan ada yang belum. Untuk itu Irman berharap, ‘’kiranya Polri selaku satgas PKH dapat membantu percepatan penyelesaian penguasaan kegiatan usaha Masyarakat yang terbangun didalam kawasan hutan tersebut. Ia juga berharap agar Polri memberikan ruang alur komunikasi kepada maspera dalam mendorong percepatan penyelasaian persoalan penguasan kegiatan usaha yang terbangun didalam Kawasan hutan.
Kesempatan Darwin Marpaung, selaku Wakil Ketua Umum DPP Maspera menyampaikan terkait sejumlah titik perusakan kawasan hutan yang dilakukan oleh para mafia tanah. Diucapkannya, kami bermohon kepada Bapak kapolri agar dapat bekerjasama perihal lingkungan hidup pertanian dan kehutanan serta ketahanan pangan.
‘’Saat ini kami juga telah menyiapkan lahan untuk ketahan pangan di bengkalis, dan hal itu kami harapkan mendapat dukungan dari bapak kapolri. Selain itu Darwin juga mencetuskan dalam mewujudkan penguatan pangan ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara hamparan persawahan yang sangat luas yakni mencapai ± 1.471 ha yang mana Sebagian besar lokasi tersebut masih berstatus Kawasan hutan lindung dan harus diselasaikan. Tak hanya itu dalam mendorong agar tidak import beras dahulunya di Kecamatan Kualuh Hilir dan Kualuh Leidong ada masa ke emasan beras, sebab dahulunya sangkin bagusnya beras yang dikenal dengan beras leidong sempat pernah sampai ke Negara Luar. Saat ini banyak petani beralih fungsi disebabkan Lokasi persawahan tersebut tadah hujan, maka sangat dibutuhkan pembangunan waduk irigasi untuk mengairi persawahan di dua kecamatan tersebut.
Terkait hal tersebut kata Darwin akan menyampaikan surat permohonan dukungan dari Polri untuk disampaikan kepada Presiden agar dibangun waduk di Labuhanbatu Utara untuk meningkatkan penghasilan petani.
Penyampaian dari pihak maspera itu ditanggapi oleh Direktur Ekonomi Baintelkam Polri itu yang juga membidangi Pertanian Pertanahan. ia mengatakan, bahwa sesudah kegiatan audensi ini ia akan memerintahkan perwiranya untuk menemui Maspera dan akan mem full Up apa yang telah disampaikan kepada pihaknya. Dan usai pertemuan audensi akan menyampaikankepada Kapolri.
Tambahnya lagi, terkait penguatan pangan pak Presiden Prabowo sangat antusias dengan ketahanan pangan. Tentunya beliau suka hal ini. Katanya.
Usai audensi DPP Maspera menyerahkan sejumlah dokumen berkas data-data dampingan Maspera pelaku usaha /petani yang berkegiatan didalam Kawasan hutan untuk dimohonkan diselesaikan dengan proses satgas PKH melalui Polri.
Kemudian Brigjen Polisi Ratno Kuncoro, S.I.K. M., S.I. Direktur Ekonomi Baintelkam Polri menerima Berkas Dokumen daftar dampingan Maspera serta berkas Subjek Hukum hingga Laporan Dugaan Perusakan Kawasan Hutan di Kabupeten Bengkalis Provinsi Riau.
