Bupati dan Wakil Bupati beserta pejabat Pemkab Blitar saat menari
BeritaTrends, Blitar – Beberapa hari yang lalu Beredar video para pejabat Pemkab Blitar sedan asyiik euporia joget – joget,sementara rakyat sengsara dan terluka Karena ulah pejabat pejabatnya, sementara’ penerima manfaat(masyarakat) sudah tidak dipedulikan lagi karena anggaran Ratusan milyar tidak dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Blitar, Rijanto-Beky Herdihansah seakan jalan di tempat. Kini, rezim ini dinilai telah mencapai klimaks terburuknya sejak dilantik pada 20 Februari 2025 lalu.
Saling sikut konflik kepentingan ditengarai menjadi biang kerok utama. Mandeknya pembangunan akibat ketidakharmonisan eksekutif dan legislatif terlihat dari serapan anggaran yang minim.
Terlebih, hingga Juli 2025, sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) bahkan tembus Rp 429 Miliar. Korbannya tentu masyarakat yang tidak dapat merasakan dampak dari pembangunan, akibat elit yang terus bertengkar.
Di tengah segala problematika tersebut, Pemkab Blitar malah sibuk menggelar acara seremonial, seperti Puncak Hari Jadi ke-701. Acara ini sontak memantik amarah publik yang menganggap Pemkab Blitar tak memiliki empati terhadap kesusahan rakyat.
Ketua Umum Ormas Rakyat Djelata (RaDja), Tugas Nanggolo Yudho Dili Prasetiono atau Bagas, menyebut sikap Pemkab Blitar merupakan gambaran pemimpin yang masa bodoh terhadap rakyatnya.
“Mereka berpesta di atas kesusahan masyarakat, tentu sangat melukai hati rakyat. Pembangunan tidak dijalankan, malah hura-hura, joget-joget. Ini klimaks keburukan pemerintahan Kabupaten Blitar saat ini,” ujar Bagas, Senin (25/8/2025).
Bagas pun secara keras mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar, hingga segala persoalan ini terjadi. Menurutnya, Kabupaten Blitar saat ini masuk kategori sedang tidak baik-baik saja.
“Hingga bulan Agustus ini nyaris tidak ada pembangunan sama sekali, ini ada apa sebenarnya? Eksekutif dan legislatif ini ada apa hingga semua ini terjadi,” imbuhnya.
“Kalau masalah ini terus memburuk, saya yakin pasti akan ada demo besar-besaran,” sambungnya.
Sebagai informasi, hingga pertengahan Agustus 2025 serapan APBD Pemkab Blitar baru mencapai 48 persen. Kondisi ini telah menuai beragam protes dari masyarakat. Padahal, pekerjaan rumah Pemkab Blitar masih sangat banyak untuk menjalankan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar.
Kini masyarakat masih bertanya-tanya sampai kapan mereka harus menunggu dampak pembangunan dari pemerintahan Rijanto-Beky Herdihansah.
“Ini tanggung jawab bupati. Harusnya bagaimana menata pemerintahan yang harmonis, sehingga bisa cepat menjawab keluhan masyarakat dan menjalankan visi-misinya,” pungkas Bagas.
