Beritatrends,Tulang Bawang – Kejati Lampung diminta periksa juga Pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Lampung jangan hanya Pendakab Lampung Tengah dan Lampura saja yang mana warga Kabupaten tuba juga mengeluh kesah tentang kinerja Bupati tuba dan OPD setempat tidak ada perubahan dari tahun 2020 sampai sekarang,seperti ruas jalan kabupaten terlihat rusak parah namun dianggarkan ratusan juta rupiah bahkan miliaran rupiah pertahun seperti salah satunya ruas jalan Aji Jaya KNPI ke ruas Jalan Paduan Rajawali yang dianggarkan pantastis namun terindikasi fiktip.
Selain menganggarkan kegiatan yang tidak jelas juga Bupati tuba dan OPD setempat banyak menganggarkan pada perjalan dinas biasa dan makan minum dan kegiatan yang tidak jelas realisasinya seperti salah satu Sekdakab Tuba yang ditemukan bahwa paket swakelola pengadaan barang dan jasa yang menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah dari tahun 2020 sampai 2023 patut pihak Kejati Lampung dan KPK RI periksa.
“Kami minta pihak Kejati Lampung dan KPK RI periksa paket swakelola sekda dan OPD lainnya yang kami lihat dan kami kantongi Data LKPP SKPD Sekda tuba diduga banyak kejanggalan dan fiktip,”Ujar salah satu awak media Sabtu 07/02/2026.
Lanjut Awak media,kami minta kepada bapak Presiden Prabowo agar memerintah kan pihak Kejagung dan KPK untuk segera memeriksa APBD Sekdakab Tuba dari tahun 2020 sampai 2023 yang terindikasi korupsi.Sambungnya
Adapun dugaan korupsi yang minta diperiksa APH ataupun KPK pada APBD Sekdakab Tuba tahun 2022/2023 seperti belanja makan dan minum tamu KDH dan Sekda sebesar Rp.6.380.950.000,-(Enam miliar tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)lalu belanja alat kegiatan kantor,alat tulis,cetak sebesar Rp.3.459.000.000,-Tiga miliar empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah)
Selain itu juga APBD Sekda tahun 2022/2023 menganggarkan belanja bahan bakar,suku cadang dan pemeliharaan kendaraan dinas sebesar 5 Miliar lebih dengan kode rup (32248401) dan belanja perjalanan dinas biasa yang menghabiskan anggaran sebesar 4 miliar lebih serta masih banyak item yang lainnya yang terindikasi fiktip.
Sementara pihak bersangkutan belum bisa dihubungi awak media baik mantan bupati Winarti dan mantan sekda ir Anthoni serta Kabag umum Dinda Wijaya yang terlibat dalam kegiatan nya.
Diharapkan kepada Bapak Presiden agar bisa memerintahkan baik Kejagung maupun KPK RI untuk memeriksa Pemdakab tuba jangan hanya memeriksa Pemdakab Lamteng dan Lam-Ut saja namun perlu juga diperiksa Kabupaten Tulang Bawang agar negara mendapatkan keadilan yang sama serta bersih dari KKN sesuai astacita bapak Presiden dalam pemberantasan korupsi.
