Beritatrends, Asahan – Ratusan massa dari Himpunan mahasiswa Islam (HmI) Cabang Kisaran-Asahan kembali melakukan aksi demonstrasi di 2 titik yakni bundaran tugu Imam Bondjol-Cokroaminoto Kisaran dan kantor/gedung DPRD setempat, Kamis (14/02/2022), sekira pukul 16:00 WIB.
Massa yang datang dengan mengendarai berbagai sepeda motor dan mobil bak terbuka jenis pick-up (sound sistem, toa, bendera khas HmI dan ratusan lembar pernyataan sikap serta alat peraga lainnya), sempat terhenti didepan pintu masuk kantor wakil rakyat tersebut.
Pasalnya, massa hanya diperbolehkan melakukan aksi diluar pagar pintu masuk oleh aparat yang terdiri dari puluhan personel Polres dan Satpol-PP Asahan, pengamanan sendiri langsung dipimpin oleh Kapolres Asahan, AKBP Putu Yudha Prawira.
“Mohon kepada para adik-adik mahasiswa/i untuk tidak melakukan aksi-aksi yang dapat merugikan kita semua. Jangan terprovokasi, karena kita semua adalah saudara”, kata Putu melalui mikropon (pengeras suara) dari halaman depan gedung dewan.
Namun imbauan dari Kapolres Asahan tersebut seolah tak digubris para massa aksi. Dengan 1 komando serta yel-yel khas reformasi, Ketua HmI Cabang Kisaran-Asahan Syaiful Rangkuti langsung memerintahkan dan mengarahkan para anggotanya untuk menembus barikade yang ada.
“Aksi hari ini juga sekaligus menjawab rasa penasaran serta kerancuan publik terkait aksi yang kami lakukan pada 11 April lalu (Cipayung Plus). Dalam aksi bersama tersebut, sebagian kalangan menilai aksi kemarin sebatas formalitas belaka”, teriak Rangkuti yang disambut riuh para massa aksi.
Ada 6 poin yang menjadi tuntutan massa aksi, adapun poinnya adalah sebagai berikut :
1. Meminta kepada ketua DPRD asahan untuk segera melakukan tindakan dan solusi terkait tentang kenaikan harga bahan-bahan pokok yang terus mengalami kenaikan.
2. Meminta ketua DPRD asahan untuk membuat rekomendasi penolakan terkait wacana penundaan pemilu dan wacana presiden 3 periode.
3. Penolakan terkait dengan kenaikan PPN sebesar 11%.
4. Meminta kepada ketua DPRD asahan diminta agar membuat surat rekomendasi pemecatan terhadap menteri yang sewenang-wenang (mengarah ke tamak dan atau serakah)
5. Mengkaji ulang pemindahan ibu kota negara (ik.n) ke Kalimantan ditengah meledaknya utang negara.
6. Meminta kapolri untuk mengevaluasi kinerja kapolres (asahan) dalam menangani aksi unjuk rasa.
