Beritatrends.co.id, Magetan — Udara demokrasi di Kabupaten Magetan belakangan ini terasa berat, penuh tanda tanya yang menggelayut panjang di setiap sudut pembicaraan warga. Satu per satu kisah muncul, selembar demi selembar fakta terbuka, namun jawabannya? Masih terkatung-katung, entah disembunyikan di mana.
Kasus korupsi dana Pokok Pikiran (Pokir) yang sempat mengguncang Magetan kini seolah tenggelam tanpa riak. Kerugian negara yang miliaran rupiah nilainya, kini entah di mana letak ujung pangkalnya. Tak jelas siapa yang bertanggung jawab, tak jelas kapan titik terang akan datang. Apakah Kejaksaan Negeri Magetan benar-benar menindaklanjuti dengan tegas? Atau ada kendala tak kasat mata yang membuat kasus ini sengaja diperlambat, bahkan dibiarkan menguap begitu saja? Masyarakat menunggu, dan ketidaksabaran itu kini mulai berubah menjadi kecurigaan yang dalam.
Belum usai keributan soal permintaan tambahan hibah lahan Unesa di jantung kota padahal lahan 17 hektar di Maospati belum tuntas dibangun kini muncul rencana penggantian mobil dinas camat yang telah puluhan tahun setia mengabdi, serta rencana penempatan videotron di Pasar Baru.
Anehnya, DPRD begitu lantang mengkritik rencana Pemkab, padahal di halaman sendiri rumahnya tak rapi! Dua unit videotron milik DPRD beroperasi, manfaatnya dirasakan orang-orang tertentu saja, namun tak satu pun anggota dewan yang berisik mempertanyakannya. Kenapa protes hanya muncul saat pemerintah kabupaten bergerak, tapi diam seribu bahasa saat anggaran di halaman dewan sendiri dipakai? Apakah kritik itu senjata dua mata, atau sekadar alat untuk menutupi kekurangan sendiri?
Ini yang paling membuat rakyat menelan ludah. Setiap bulan, 45 anggota DPRD menerima uang transportasi sebesar Rp6 juta hingga Rp7,5 juta per orang. Kalau dijumlahkan? Ratusan juta rupiah setiap bulan, miliaran setahun! Belum ditambah uang kunjungan kerja yang tak kalah besarnya. Bahkan pejabat ASN di Sekretariat DPRD pun ikut berkunjung dan menikmati dana itu.
Tapi coba tengok gedung dewan saat jam kerja kosong melompong! Kalau kantornya kosong, kemana saja mereka pergi? Kalau bukan ke kantor, uang kunjungan itu dipakai untuk apa? Apakah benar-benar melayani rakyat, atau sekadar jalan-jalan berbayar atas beban rakyat? Ini bukan tuduhan, ini pertanyaan sederhana yang wajib dijawab secara terbuka.
Kepada rekan-rekan jurnalis di Magetan, Kalian bukan sekadar perekam peristiwa, kalian adalah mata dan telinga rakyat. Jangan mudah puas dengan jawaban manis di ruang sidang. Tanyakan apa yang tersembunyi di balik kalimat indah itu. Ikuti aliran uangnya sampai ke ujung. Jangan biarkan berita besar menguap menjadi berita usang tanpa kejelasan. Kebebasan pers bukan hak pemberian pejabat, itu amanah rakyat.
Pemerintah boleh saja melaksanakan pengadaan apa pun mulai mobil dinas hingga helikopter sekalipun asal semuanya terbuka! Harga satuan, spesifikasi, pemenang tender, manfaat jangka panjang semua ditampilkan di meja kaca agar rakyat bisa melihatnya. Kalau jujur dan terbuka, rakyat pasti paham. Kalau ditutup-tutupi, wajar saja kalau rakyat curiga.
Demikian pula kritik, Boleh tajam, boleh keras asalkan seimbang dan adil. Jangan keraskan suara untuk menutup kesalahan sendiri, jangan lemahkan nada untuk membiarkan kesalahan teman. Kritik yang jujur menyehatkan, kritik yang pilih-pilih justru menimbulkan penyakit.
Magetan sedang menuju kemana? Tergantung kita semua termasuk para wakil rakyat yang duduk di kursi empuk itu. Ucapkan yang benar, lakukan yang jujur. Karena rakyat diam bukan berarti lupa.
“Keadilan bukan hadiah, itu hak. Dan rakyat tak akan berhenti bertanya sampai semua terang benderang.”
