Beritatrends,Magetan – Pemerintah Kabupaten Magetan resmi meluncurkan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, Senin (21/7/2025), bersamaan dengan peresmian nasional 80.000 koperasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Klaten, Jawa Tengah.
Peluncuran lokal berlangsung di Pendopo Surya Graha, diikuti oleh perwakilan pengurus koperasi dari seluruh desa dan kelurahan se-Magetan. Agenda juga mencakup pengukuhan kelembagaan dan sosialisasi mitigasi risiko koperasi.
Bupati Magetan, Nanik Endang Rusminiarti, menyatakan kesiapan penuh daerahnya.
“Ini merupakan instruksi dari pusat untuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih. Yang harus segera dibentuk adalah kelembagaannya,” ujarnya.
Ia menyebut, seluruh desa dan kelurahan di Magetan telah menuntaskan pembentukan kelembagaan koperasi tersebut.
“Magetan dari 235 desa/kelurahan untuk kelembagaan Koperasi Merah Putih sudah terbentuk. Kita bekerja sama dengan Ikatan Notaris Indonesia yang ada di Magetan,” kata Nanik.
Lebih lanjut, bupati menyampaikan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu petunjuk teknis dari pusat untuk pelaksanaan operasional koperasi.
“Untuk selanjutnya nanti menunggu regulasi petunjuk dari pusat. Sementara baru kelembagaan, target pelaksanaan diharapkan 3 bulan sudah berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo,” tegasnya.
Senada, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop UKM) Magetan, Sukartini, menuturkan bahwa seluruh proses pembentukan Kopdes Merah Putih telah selesai lebih cepat dari tenggat waktu nasional. Menurutnya, tidak ada kendala berarti dalam proses tersebut.
“Kendala kita tidak ada, per 18 Juni kemarin semua 235 desa kelurahan sudah terbentuk, yang mana target pusat akhir Juni tapi Magetan belum akhir Juni sudah terbentuk dan badan hukumnya sudah terbit semua,” bebernya.
Saat ini, pihaknya tinggal menunggu arahan lanjutan dari pemerintah pusat untuk menjalankan koperasi secara penuh.
“Sekarang kita sambil menunggu regulasi dari pusat karena ini adalah program prioritas nasional,” katanya.
Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa berbasis kelembagaan masyarakat, dengan harapan dapat mendorong produktivitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat desa.
