Beritatrends,Blitar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Jawaban Bupati Blitar terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat berlangsung pada Rabu (05/11/2025) di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Blitar H. M. Rifa’i, didampingi Wakil Ketua II Hj. Ratna Dewi Nirwana Sari, S.S., S.H., M.Kn. Turut hadir Sekretaris DPRD Haris Susianto, S.H., M.Si., Bupati Blitar Drs. H. Rijanto, M.M., jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, anggota DPRD, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Blitar H. M. Rifa’i menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan tahapan lanjutan dari proses pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Sebelumnya, pada Senin (3/11/2025), Bupati Blitar telah menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dan pada Selasa (4/11/2025) fraksi-fraksi DPRD telah menyampaikan pandangan umum mereka.
“Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) huruf a angka 4 Peraturan Tata Tertib DPRD, tahapan berikutnya adalah jawaban eksekutif oleh Bupati. Maka hari ini, sesuai jadwal Badan Musyawarah DPRD, dilaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Blitar terhadap pandangan umum fraksi-fraksi,” ujar Rifa’i.
Sementara itu, dalam penyampaiannya, Bupati Blitar Drs. H. Rijanto, M.M. mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan serta segenap anggota DPRD Kabupaten Blitar atas pandangan, masukan, dan saran yang disampaikan dalam pembahasan Rancangan APBD 2026.
“Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat serta seluruh hadirin rapat paripurna ini. Mudah-mudahan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah ini dapat berjalan lancar dan membawa manfaat bagi masyarakat Kabupaten Blitar,” tutur Bupati Rijanto.
Dengan digelarnya rapat ini, DPRD Kabupaten Blitar bersama Pemerintah Kabupaten Blitar melanjutkan tahapan pembahasan Rancangan APBD 2026 menuju proses penetapan yang diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
