Beritatrends,Magetan – Angka kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) yang terus meningkat di Jawa Timur mendorong Wakil Ketua DPRD Provinsi, Deni Wicaksono, untuk mendesak pemerintah pusat segera menetapkan status wabah terhadap penyakit ini.
Ia menilai ketidaksesuaian kebijakan antar daerah telah mengakibatkan kesulitan dalam pengendalian mobilitas hewan ternak yang turut memperparah penyebaran virus.
Deni mengungkapkan bahwa dalam dua bulan terakhir, jumlah sapi yang terpapar PMK di Jawa Timur terbilang cukup tinggi. Ia menyarankan agar status PMK segera dinaikkan untuk mempercepat penanganan.
“Perbedaan kebijakan antar daerah yang membuat mobilitas hewan ternak sulit dikendalikan sehingga kita meminta pemerintah meningkatkan status PMK menjadi wabah,” katanya, dalam sidak di Pasar Hewan Parang, Kabupaten Magetan, Kamis (16/1/2025).
Sebagai langkah awal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur telah mengirimkan 12.000 dosis vaksin ke kabupaten/kota pada November 2024. Sebulan kemudian, pada Januari 2025, sebanyak 165.000 dosis vaksin lagi didistribusikan untuk mempercepat proses imunisasi terhadap hewan ternak yang rentan.
Untuk memastikan vaksinasi dapat berjalan dengan lebih luas dan merata, DPRD Jawa Timur mendukung adanya tambahan anggaran vaksin pada APBD 2025.
Dalam rencana tersebut, Pemprov mengalokasikan dana untuk pembelian 320.000 dosis vaksin, yang akan dilanjutkan dengan pengadaan hingga 1,4 juta dosis vaksin.
“Kemudian untuk kekurangan vaksin kita akan dorong untuk dilakukan melalui Belanja Tidak Terduga,” jelasnya.
Data dari Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS) menunjukkan, sejak 1 Desember 2024 hingga 13 Januari 2025, terdapat 12.934 sapi yang terpapar PMK di Jawa Timur, dengan 689 ekor di antaranya dilaporkan mati.
Saat ini, 8.500 ekor sapi masih dalam perawatan, 3.473 ekor telah sembuh, sementara 272 ekor lainnya terpaksa dipotong paksa untuk mencegah penyebaran lebih lanjut.
