IKUTI APEL—Sebanyak 5000-an aparatur sipil negara Pemkot Madiun mengikuti apel siaga Pemkot Madiun untuk menyukseskan pilkada serentak 2024 di Stadion Willis Kota Madiun, Jawa Timur, Jumat (20/9/2024).
Beritatrends, Madiun-Penjabat Wali Kota Madiun, Eddy Supriyanto meminta seluruh pegawai Pemkot Madiun tetap netral dalam pilkada serentak 2024. Pasalnya ketidaknetralan ASN dalam pilkada akan menimbulkan kericuhan bagi publik.
Hal tersebut disampaikan Eddy saat memimpin apel siaga Pemkot Madiun untuk menyukseskan pilkada serentak 2024 di Stadion Willis Kota Madiun, Jawa Timur, Jumat (20/9/2024).
Sebanyak 5.000 ASN lingkup Pemkot Madiun mengikuti apel siaga untuk bersikap netral dalam pilkada Kota Madiun 2024.
“Sebelum tanggal 22 ada penetapan calon kepala daearh. Maka kami kumpulkan seluruh ASN yang terdiri PNS, PPPK, tenaga upahan dan seluruh pegawai pemerintah yang dibayar dan dibiayai oleh pemerintah melalui APBD Kota Madiun.Maka semua hadir sekitar 5000 lebih untuk bersama-sama mendeklarasikan netralitas ASN. Karena kita ini digaji pemerintah oleh rakyat maka ita harus netral dalam pilkada 2024,” kata Eddy.
SAMPAIKAN—Penjabat Wali Kota Madiun, Eddy Supriyanto menyampaikan pernyataan agar seluruh pegawai Pemkot Madiun netral dalam pilkada 2024 usai mengikuti apel siaga Pemkot Madiun untuk menyukseskan pilkada serentak 2024 di Stadion Willis Kota Madiun, Jawa Timur, Jumat (20/9/2024).
Kepala Kesbang Pemprop Jatim ini mengatakan selama tahapan pilkada berlangsung seluruh ASN dilarang memihak dan menggerakkan bahkan ikut berkampanye. Namun bila ingin menghadiri secara personal dipersilakan tetapi harus sesuai aturan permendagri.
Hanya saja, ASN diminta bijak dalam bermedia sosial saat tahapan pilkada serentak berlangsung. Jangan sembarang mengklik tombol suka, mengikuti hingga berlangganan. “Untuk itu juga harus bijak menggunakan media sosial. Jadi hati-hati supaya tidak ngelike, atau subscribe atau mendukung kegiatan yang berbau politik di media sosial,” kata Eddy.
Ia menyatakan agar seluruh ASN tidak menghadiri kegiatan kampanye dan lebih baik kerja profesional sesuai porsi masing-masing. Karena kalau ada PNS dan ASN yang hadir dapat dianggap tidak netral hingga bisa menimbulkan kericuhan.
Tak hanya itu, Eddy meminta agar seluruh ASN tak menebar ujaran kebencian dan berita hoax yang dapat berujung pada persoalan hukum.
Ia menambahkan sesuai peraturan mendagri, ASN dapat menghadiri sosialisasi parpol atau calon kepala daerah untuk mengetahui visi dan misi paslon. Namun tidak boleh mendekat dan mengenakan atribut kampanye.
Eddy mengatakan bagi PNS atau ASN yang ketahuan tidak netral diberlakukan sanksi disiplin mulai dari teguran lisan hingga pemberhentian tidak dengan hormat alias dipecat.
