Beritatrends, Magetan – Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan soroti laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022.
Dalam rapat paripurna yang di gelar di ruang rapat paripurna DPRD Magetan, Selasa (20/06/2023) tersebut, secara berurutan fraksi DPRD menyampaikan pandangan umumnya, dimulai dari fraksi Demokrat, Golkar, PKB, Gerindra, PKS, Nasdem, dan PDIP. Sedangkan fraksi PAN berhalangan hadir dan laporan telah diserahkan kepada Ketua DPRD Magetan.
Secara umum, seluruh fraksi mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Magetan atas diraihnya opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kendati demikian, terdapat catatan yang ditemukan dalam pelaksanaan APBD 2023.
Catatan dari fraksi Golkar misalnya, meski menilai bahwa WTP menujukkan tingginya komitmen Pemkab dalam mengelola keuangan dengan baik, akan tetapi pihaknya menyayangkan karena BPK menemukan adanya sisa lebih pelaksanaan anggaran (silpa) yang mencapai Rp 221,3 milyar.
“Angka ini memang lebih rendah dibanding tahun lalu yang mencapai Rp 363 milyar. Akan tetapi jika dilihat dari presentase silpa tahun ini masih di atas 10% dari kekuatan keuangan daerah,” kata juru bicara Fraksi Golkar.
Sementara itu, fraksi PDIP juga mempertanyakan terkait pelaksanaan Perpres 80 Tahun 2019, yakni mengenai 3 proyek strategis nasional (exit tol, relokasi LIK, dan pembangunan Sarangan).
Pun pertanyaan lain berkaitan dengan pelaksanaan, realisasi pendapatan, realisasi pembiayaan, rencana strategis yang sudah dan belum terlaksana juga disampaikan pada rapat paripurna kali ini.
“Ini mekanisme yang harus dilakukan setelah masa anggaran berakhir. Harap ditindaklanjuti sehingga peran dan fungsi masing-masing bisa berjalan,” kata Ketua DPRD Magetan, Sujatno.
