DPRD Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono, Senin (19/10/2026). Agenda rapat paripurna kali ini penyampaikan pemandangan umum tujuh fraksi terhadap rancangan APBD Kabupaten Madiun tahun anggaran 2027.
Beritatrends, Madiun – Tujuh fraksi DPRD Kabupaten Madiun menyoroti efektivitas belanja dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Tak hanya itu, tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Madiun juga mempersoalkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pemandangan itu disampaikan tujuh fraksi DPRD Kabupaten Madiun dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono, Senin (19/10/2026). Agenda rapat paripurna kali ini penyampaikan pemandangan umum tujuh fraksi terhadap rancangan APBD Kabupaten Madiun tahun anggaran 2027.
Tujuh fraksi yang menyampaikan pandangan umum ialah Golkar Nurani Rakyat, PDI Perjuangan, Gerindra, Kebangkitan Bangsa, Demokrat, NasDem, dan PKS. Dari pemandangan umumnya, tujuh fraksi meminta Pemkab Madiun memastikan target pendapatan realistis dan anggaran berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Fraksi Golkar Nurani Rakyat dalam pemandangan umumnya yang dibacakan Wiema Tedja Pradana, mempertanyakan kontribusi perusahaan daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terhadap PAD, termasuk kenaikannya dibandingkan 2026.
“Kami meminta pemerintah menjelaskan jumlah desa yang telah menerima mobil siaga hingga 2026. Kami juga mengusulkan agar kekurangan pengadaan mobil siaga dituntaskan pada 2027 karena dibutuhkan untuk menunjang pelayanan masyarakat,” kata Wiema.
Sementara pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Budi Wahono meminta penjelasan mengenai strategi optimalisasi pajak dan retribusi daerah, penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta penertiban aset daerah.Belanja Online.
“Kami juga meminta penjelasan mengenai pemenuhan ketentuan belanja pendidikan minimal 20 persen, infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen, dan belanja pegawai maksimal 30 persen, serta alokasi untuk jalan, transportasi, dan penerangan jalan umum sesuai ketentuan yang berlaku,” tutur Budi.
Tak hanya itu, Fraksi PDIP meminta Pemkab Madiun memperbaiki pendataan agar warga yang benar-benar miskin tidak terlewat dari bantuan. Sedangkan penerima yang sudah mampu dapat dievaluasi statusnya.
Sementara itu, Fraksi Gerindra dalam pemandangan umumnya yang dibacakan Eryk Priyo meminta agar Pemkab Madiun melakukan pemetaan potensi pendapatan, digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi, serta pemanfaatan aset daerah yang belum produktif.
Bupati Madiun Hari Wuryanto yang ditemui usai sidang paripurna mengatakan peningkatan PAD perlu terus dilakukan. Apalagi saat ini terjadi pengurangan dana transfer dan keterbatasan penggunaan anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat. “Kami akan selalu meningkatkan PAD karena ada pengurangan dana transfer,” demikian Hari Wur.
