BERITATRENDS.CO.ID | BENGKAYANG – Sebanyak 109 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bengkayang yang berstatus PPPK menuntut kepastian hukum terkait status dan kewenangan mereka dalam menegakkan Perda dan Perkada. Mereka meminta diangkat menjadi PNS paling lambat tahun 2027.
Tuntutan tersebut mencuat usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Rabu (11/11/2026), yang membahas kewenangan Satpol PP se-Indonesia.
Ketua Forum PPPK Polisi Pamong Praja Lintas Pemda Kalbar, Ferianus Zebua, yang mewakili 109 personel, mengatakan kondisi di lapangan serba dilematis.
“Secara tugas kami menegakkan Perda, menjaga ketertiban umum. Namun secara status, kewenangan kami sering dipertanyakan karena kami PPPK, bukan PNS. Ini yang kami minta diluruskan,” kata Ferianus kepada http://Beritatrends.co.id, Jumat (13/11/2026).
Akar Persoalan: Pasal 255 vs Pasal 256
Secara regulasi, Satpol PP dibentuk berdasarkan Pasal 255 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun pada Pasal 256 ditegaskan Polisi Pamong Praja adalah jabatan fungsional PNS.
Forum menilai ada ketidakselarasan antara beban tugas dan status kepegawaian. Apalagi, dalam penegakan hukum daerah, tindakan yang bersifat yustisial hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang harus PNS, sementara personel non-PNS hanya dapat membantu.
4 Tuntutan 109 Personel Bengkayang kepada Negara
1. Penegasan tertulis kewenangan Satpol PP PPPK yang memenuhi kualifikasi dalam penegakan Perda non-yustisial.
2. Peninjauan kembali kebijakan pengalihan Satpol PP menjadi PPPK agar selaras dengan UU 23/2014, dengan tuntutan 109 personel menjadi PNS paling lambat 2027.
3. Perlindungan hukum bagi personel yang bertugas sesuai SOP.
4. Kepastian jenjang karier, angka kredit, dan kesejahteraan.
Catatan Redaksi: Perlu Keseimbangan Kebijakan
http://Beritatrends.co.id mencatat, tuntutan ini perlu dilihat secara proporsional. Pemerintah pusat melalui UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN telah menetapkan skema PPPK sebagai bagian dari penataan tenaga non-ASN nasional. PPPK secara hukum adalah ASN yang memiliki hak hampir setara dengan PNS, dengan perbedaan pada jaminan pensiun dan manajemen karier.
Kemendagri dalam berbagai forum juga menegaskan, tugas ketertiban umum tetap bisa dijalankan PPPK, namun untuk kewenangan yustisial memang melekat pada PNS yang telah dikukuhkan sebagai PPNS.
Oleh karena itu, DPD RI melalui BAP diharapkan tidak hanya menampung aspirasi personel, tetapi juga memberikan rekomendasi yang berkeadilan: melindungi hak personel yang telah mengabdi bertahun-tahun, sekaligus menjaga konsistensi kebijakan kepegawaian nasional.
Pemkab Bengkayang hingga kini belum memberikan sikap resmi terkait tenggat 2027 tersebut.
Tim Redaksi http://Beritatrends.co.id
Penulis: Dominikus Tolek,
Editor: Redaksi Beritatrends
