SAMPAIKAN—Wali Kota Madiun, Maidi menyampaikan berbagai inovasi yang dilakukan Pemkot Madiun untuk mencapai target nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP) Pemerintah Kota Madiun mencapai 100 pada tahun ini, Selasa (4/4/2023).
Beritatrends, Madiun – Wali Kota Madiun, Maidi menargetkan nilai 100 untuk Monitoring Centre for Prevention (MCP) Pemerintah Kota Madiun. Untuk itu, berbagai terobosan dan inovasi akan dilakukan Pemkot Madiun agar mampu meraih target tersebut.
“MCP kita itu dari KPK itu nilainya 90-an. Kita tidak puas disitu. Kan belum 100. Untuk menuju 100 ada indikatornya. Makanya kami konsultasikan dengan KPK apa yang harus dilakukan Pemkot Madiun,” ujar Maidi disela-sela kegiatan sosialisasi program pencegahan korupsi yang digelar KPK di gedung Government Chief Information Officer (GCIO) Kota Madiun, Selasa (4/4/2023).
Maidi mengatakan setidaknya terdapat delapan titik yang menjadi indikator penilaian MCP dari KPK. Dari dua indikator itu, Pemkot Madiun fokus pada perpajakan dan retribusi.
“Dari delapan indikator yang harus digenjot terdapat dua yang menjadi prioritas. Pertama perpajakan dan kedua terkait retribusi. Untuk itu retribusi parkir itu harus digital semua,” jelas Maidi.
Tidak hanya itu, mantan Sekda Kota Madiun ini menyatakan dari sisi perizinan agar prosesnya cepat maka seluruhnya dilakukan secara online. Dengan demikian, pengurus izin dan pemberi izin tidak saling bertemu sehingga bisa mencegah potensi terjadinya korupsi.
Hal serupa juga akan diterapkan pada pembayaran rekening air PDAM Kota Madiun. Sistem pembayaran tidak akan lagi melewati loket. Pembayaran dapat langsung dilakukan secara online. “Jadi pelanggan tinggal kirim foto angka meter kemudian bayar secara online,” kata Maidi.
Ia pun menekankan untuk lelang proyek dan pengadaan barang sudah melalui LPSE dan e-katalog. Kondisi itu akan mencegah adanya potensi KKN mulai dari awal perencanaan hingga akhir pelaksanaan pekerjaan.
KPK Apresiasi SPI dan MCP Kota Madiun
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memberikan apresiasi terhadap survey penilaian integritas (SPI) dan Monitoring Centre for Prevention (MCP) Kota Madiun tahun 2022. Bahkan capaian SPI tahun lalu Kota Madiun dinobatkan dengan nilai tertinggi di Indonesia.
Apresiasi itu disampaikan Kepala Satgas Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Wilayah III KPK RI Uding Juharudin saat memberikan sosialisasi program pencegahan korupsi di Gedung GCIO Kota Madiun. ‘’Ini kalau misal sekolah, (nilainya) sudah A semua. Bahkan di wilayah Bakorwil I plus nilainya bagus-bagus semua,’’ kata Uding.
Dalam sosialisasi tersebut Uding Juharudin juga memperlihatkan hasil MCP dan SPI 2022. Untuk diketahui, SPI Kota Madiun tertinggi secara nasional dari kategori kota.
Tahun kemarin nilai SPI Kota Madiun di angka 83,00. Dari nilai itu, Pemkot Madiun mendapatkan penghargaan langsung dari Ketua KPK Firli Bahuri di gedung Juang KPK.
Uding menjelaskan MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi.
Setidaknya ada delapan fokus areal yang dimonitoring KPK mulai dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa. Khusus untuk Kota Madiun, nilai MCP Kota Madiun untuk 2022 mencapai skor 94,38.
Uding mengumpamakan penilaian SPI itu semacam medical check-up dunia medis. Untuk mengetahui kesehatan seseorang maka harus dilakukan medical check-up.
“SPI juga begitu. Dari pengecekan itu akan diketahui suatu lembaga atau pemerintahan sehat atau bersih dari korupsi tidak,’’ demikian Uding.
