LHP BPK DPRD Kota Blitar digelar di Rapat Paripurna
Beritatrends, Blitar – Rapat Paripurna LHP BPK berlangsung di Graha Paripurna DPRD Kota Blitar pada Selasa (21/05/2024) dipimpin Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim.
Hadir pada Rapat Paripurna tersebut Walikota Blitar Santoso, Sekda Kota Blitar, Forkopimda, anggota DPRD Kota Blitar, sejumlah kepala OPD Pemkot Blitar, asisten, staf ahli dan Camat.
Ketua DPRD Syahrul Alim mengatakan, Rapat paripurna ini untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK yang sudah diserahkan beberapa waktu lalu.
“Alhamdulillah kita masih mendapatkan opini WTP lagi untuk 14 kali berturut-turut. Tadi pak Wali menyampaikan ke DPRD,” ucap Syahrul Alim usai paripurna.
Ia menambahkan, usai paripurna ini, DPRD mulai membahas mulai dari level komisi, selanjutnya level fraksi kemudian terakhir di Badan anggaran.
“Nanti dicermati oleh Komisi-komisi dan mitra OPD, fraksi juga mencermati, baru dimasukkan ke Badan Anggaran yang selanjutnya kita olah dan didiskusikan dengan tim anggaran dari eksekutif,” imbuhnya.
Sementara itu Wali Kota Blitar Santoso dalam penjelasannya menyampaikan rasa syukur karena beberapa waktu lalu, Pemerintah Kota Blitar telah menerima hasil audit atas laporan keuangan Pemkot Blitar tahun anggaran 2023.
“Alhamdulillah, Pemerintah Kota Blitar kembali meraih prestasi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 14 kali secara berturut-turut,” katanya.
Menurutnya, prestasi yang telah diraih tersebut membuktikan Pemerintah Kota Blitar telah mampu mempertahankan WTP secara konsisten. Dalam pelaksanaan APBD 2023, selain hasil dan prestasi yang diraih yang telah tertuang dalam laporan keuangan tahun anggaran 2023, Pemkot Blitar juga telah meraih banyak peningkatan pencapaian dan prestasi, serta penghargaan dalam berbagai bidang.
“Pencapaian itu antara lain, lanju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29% hal ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022, indeks pembangunan manusia juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022, angka kemiskinan sebesar 7,3 menurun dibandingkan tahun 2022 dan sebagainya,” jelasnya.
Terakhir, ia berharap, dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023 jika ditemukan hal-hal yang kurang sinkron, tidak konsisten atau kurang tepat, pihaknya berharap dapat dipecahkan melalui proses dialog secara arif dan bijaksana guna menghasilkan permusyawaratan dengan kepentingan warga masyarakat Kota Blitar yang tercinta.
“Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerjasama dan kemitraan yang baik dari DPRD Kota Blitar, semoga upaya dan kerja keras kita guna mewujudkan APBD yang bermanfaat untuk masyarakat,” pungkasnya.
