PANTAU—Penjabat Bupati Madiun, Tontro Pahlawanto bersama Direktur Utama Perumdam Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun, Sumariyono memantau pelaksanaan rehab rumah tidak layak huni milik warga Kabupaten di tiga kecamatan yakni Saradan, Pilangkenceng dan Balerejo.
Beritatrends, Madiun- Perumdam Tirta Dharma Purabaya (PDAM) Kabupaten Madiun memberikan bantuan rehab lima rumah tidak layak huni (RTLH) pada tahun 2024. Bantuan itu sebagai bentuk komitmen membantu Pemkab Madiun menurunkan angka kemiskinan di Kampung Pesilat Indonesia.
Direktur Utama Perumdam Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun, Sumariyono menyatakan bantuan rehab lima RTLH bagian wujud komitmen perusahaannya membantu Pemkab Madiun menurunkan angka kemiskinan.
“Ini bentuk sumbangsih kami terhadap pemerintah daeraha agar angka kemiskinan di Kabupaten Madiun turun,” kata Sumariyono, Kamis (21/11/2024).
Sumaryono mengharapkan lewat bantuan itu, kelima keluarga yang berada di beberapa kecamatan di Kabupaten Madiun mendapatkan bantuan dapat menempati rumah yang layak huni. Dengan demikian, kesejahteraan keluarga penerima bantuan dapat meningkat.
Menurut Sumaryono, Perumdam Tirta Dharma Purabaya akan terus membantu setiap tahunnya untuk perbaikan rumah layak tidak huni bagi warga tidak mampu. Sesuai aturan pemerintah, satu warga mendapatkan bantuan senilai Rp 20 juta untuk pembelian bahan bangunan.
Sumariyono menyatakan selain meningkatkan perekonomian daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) kehadiran perumdam juga berorientasi sosial. Salah satunya dengan memberikan bantuan rehab RTLH dan paket makanan bergizi bagi anak-anak yang terkena stunting.
“Kami selain berorientasi bisnis, PDAM juga berorientasi sosial guna mewujudkan Kabupaten Madiun yang Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak. Prinsipnya kami siap membantu Pemkab Madiun untuk menurunkan angka kemiskinan dan stunting” demikian Sumariyono.
DIREHAB—Inilah salah satu rumah tidak layak huni direhab menggunakan dana CSR PDAM Kabupaten Madiun.
Untuk diketahui Penjabat Bupati Madiun,Tontro Pahlawanto menyatakan Pemkab Madiun memperbaiki 1.881 rumah tidak layak huni (RTLH) pada tahun 2024. Pasalnya capaian itu melebih dari target yang ditetapkan yakni sebanyak 1.000 RTLH.
“Pemkab Madiun menargetkan rehabilitasi 1.000 rumah. Namun realisasi yang dicapai justru melebihi target, yakni sebanyak 1.881 rumah,” kata Tontro.
Menurut Tontro, pencapaian realisasi yang melebihi target itu juga didukung adanya program RTLH dari pemerintah pusat, provinsi, hingga CSR yang menyasar rumah tak layak warga di Kabupaten Madiun.
Bagi Tontro realisasi perbaikan RTLH yang mencapai 1.881 merupakan peningkatan angka yang signifikan. Ia mengatakan jumlah RTLH di Kabupaten Madiun tercatat sebanyak 15.789 unit.
Namun pada tahun 2024, jumlah tersebut berhasil turun menjadi 8.469 unit. Untuk itu Tontro berharap Dinas Perkim tak berhenti berinovasi sehingga sisa RTLH yang belum diperbaiki dapat terselesaikan.
“Saya berharap ke depan ada lompatan lagi dalam menyelesaikan sisa rumah yang belum diperbaiki, sekitar 8.469 unit ini,” ungkap Tontro.
Tontro mengatakan program perbaikan RTLH sejatinya menyasar keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Lewat program ini diharapkan dapat membantu penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Madiun.
Untuk mewujudkan Kabupaten Madiun bebas dari RTLH, Pemkab Madiun tak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi saja. Bantuan dari dana dari lembaga lain seperti BUMN, BUMD, maupun swasta memberikan kontribusi untuk percepatan penyelesaian RTLH.
Satu unit rumah layak tidak huni mendapatkan bantuan rata-rata sebesar Rp20 juta. Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan material bahan bangunan dan upah pekerja.Sedangkan untuk pengerjaan perbaikan RTLH dilakukan secara gotong-royong dengan melibatkan warga sekitar lingkungan penerima bantuan.
