Bukti : Terima Kasih PJ Bupati Bekasi Dan PJ Wali Kota Bekasi atas Usulan Upah Minimum Kabupaten Kota Bekasi Sebesar 13,99% Dan 14,02%
Beritatrends, Bekasi – Kepala Biro Bekasi, Haris Pranatha, mengucapkan terima kasih atas usulan Upah Minimum Kabupaten Kota Bekasi yang telah diajukan oleh PJ Bupati Bekasi, dokter haji Dani Ramdan MT, dan juga PJ Walikota Bekasi, R Gani Muhammad S.H., M.A.P
Usulan tersebut merupakan langkah yang sangat positif untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di wilayah Kabupaten Kota Bekasi. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah besaran upah yang dijamin minimum oleh pemerintah kepada pekerja di daerah tersebut. UMK dibuat berdasarkan pertimbangan berbagai faktor, termasuk tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta kondisi sosial dan pekerjaan di daerah tersebut.
Dengan mengajukan usulan UMK, PJ Bupati Bekasi dan PJ Walikota Bekasi menunjukkan komitmen mereka terhadap perlindungan dan kesejahteraan pekerja di wilayah Bekasi. Melalui proses pengajuan tersebut, diharapkan bahwa besaran UMK yang ditetapkan dapat mengakomodasi kebutuhan dasar pekerja dan memastikan bahwa mereka mendapatkan upah yang layak sesuai dengan kondisi ekonomi setempat.
Diharapkan terus memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial kontrol masyarakat di Kabupaten Kota Bekasi, serta melibatkan berbagai pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan terkait UMK.
Dengan adanya kesepahaman dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, diharapkan bahwa penetapan UMK Kabupaten Kota Bekasi akan berjalan dengan lancar dan menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pekerja di wilayah tersebut. Upah yang cukup dan layak akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan dan stabilitas ekonomi Kabupaten Kota Bekasi secara keseluruhan.
“Usulan ini juga diharapkan dapat menjadi contoh baik bagi daerah lainnya dalam mengedepankan kesejahteraan pekerja. Pemerintah daerah harus terus melakukan evaluasi dan melakukan upaya terbaik agar upah minimum yang ditetapkan dapat mengikuti perkembangan kondisi ekonomi dan memberikan perlindungan yang optimal bagi pekerja di seluruh wilayah Indonesia,”tutupnya.
