Audiensi Kalis Dengan PDAM Lawu Tirta Magetan Belum Rampung, Karena Tidak Transparan, Siap Turun Kejalan

Saat audensi berjalandan antara Kalis dan PDAM Lawu Tirta Magetan 
Beritatrends, Magetan – Menindaklanjuti permasalahan PDAM Lawu Tirta tentang ketidak transparansian dalam manajemen saat RDP di DPRD Magetan lalu, pihak Koalisi Aktifis Lintas Sektoral (Kalis) Magetan mengadakan audiensi dengan Direksi dan Dewan Pengawas PDAM Lawu Tirta, di ruang rapat PDAM Lawu Tirta, Jumat (23/12/2022).

Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut setelah Rabu, (21/12/2022), 6 LSM yang tergabung dalam Kalis Magetan menyampaikan pernyataan sikap.

Dalam audiensi tersebut Choirul Anam  selakuk Dirut PDAM Lawu Tirta Magetan mepaparkan data kinerjanya.

Mewawancarai Kalis setelah audensi

Menurut Sifaul Anam selaku Panglima Ormas Orang Indonesia Bersatu, menyatakan bahwa data hanya diberikan saat presentasi PPT, bukan dalam bentu bukti fisik. Kita hanya disuguhi serangkaian narasi setelah itu ditampilkan slide PPT.

“Hingga saat ini kita belum menerima lembaran bukti data, terutama hasil lab yang menunjukan bagaimana kualitas air yang dikonsumsi dari PDAM, serta neraca keuangan dari 2019-2021 ataupun pertengahan tahun 2022, kita belum mendapatkannya,” ungkap Anam.

Hal ini kemudian dibenarkan oleh Rudi Setiawan, dari Lembaga Edukasi Swastika yang menilai bahwa saat audiensi, pihak PDAM belum dapat dikatakan transparan terhadap publik. “Karena data yang ditampilkan tadi merupakan data tahun 2019,” jelasnya.

Menurutnya, terkait hal tersebut menunjukkan bahwa transparansi di lingkup Pemerintah Magetan memang belum jelas. Hal tersebut diakui karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait.

“Untuk itu, ini tidak boleh dibiarkan. Bupati harus mencegah mengenai transparansi informasi publik. Karena ketidakjelasan ini kalau kita biarkan terus menerus akan menjadi semakin tidak jelas,” kata Rudi.

Terkait dengan masalah kenaikan gaji, Kalis Magetan mengaku tetap menyatakan sikap penolakan, karena dikhawatrikan akan berimbas pada kenaikan tarif pelanggan. Sehingga terkait dengan kegiatan turun jalan untuk aksi pun dinyatakan tetap akan dilakukan pada tanggal 26 Desember mendatang.

Baca Juga  Pandangan Pengamat Sosial Terhadap Pembangunan Tugu Santri Pancasila di Aceh Barat

Mewawancarai Elmi Ketua Dewas

Sementara itu, Elmi sebagai Ketua Dewan Pengawas (Dewas) PDAM menyanggah terkait dengan isu PDAM bangkrut pada 1-2 tahun mendatang. Menurutnya hal ini telah didasarkan pada proyeksi atau rencana bisnis yang telah disusun oleh pihak PDAM.

“Ini hanya proyeksi apabila keduanya tidak diupayakan, yakni antara pendapatan tidak dapat dinaikkan dan biaya operasional tidak dapat diturunkan, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan itu sudah tidak sehat,” jelasnya.

Yang dimaksud proyeksi ke depan berbasis rencana bisnis sampai tahun 2025. pendapatan utama PDAM kan dari air, air komponene utamanyakan tarif. Selama tarif tidak bisa naik tidak bisa mengikuti inflasi kan itu akan semakin memepetkan pendapatan, garisnya kan akan semakin datar.

Jumlah pelanggan tidak bisa signifikan untuk menghasilkan pendapatan bilamana pemakaian per pelanggan tidak maksimal, bilamana pemakaian air tidak banyak kan yang dijual meter air. Selama pemakaian minimal semua kan bayarnya juga minimal, apa yang harus dilakukan misalkan meyakinkan pelanggan untuk memakai air, mengurangi kebocoran.

Kuncinya pendapatan PDAM ada air dan non air, selama pendapatan airnya baik konsumsinya bagus yang terjual banyak berarti pendapatannnya naik, tapi akan sebaliknya

Sehingga pihaknya mengakui bahwa pada tahun sekarang, keuangan PDAM masih dalam kondisi sehat. “Masih ada laba yang disetorkan. Kalau labakan tergantung dari pendapatan usaha tiap tahun,” ucapnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *