Rapat Akhir Tahun, Mana Produk Perdanya?
BeritaTrends, Sekadau — Warga mulai bertanya dengan lantang. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sekadau baru saja dibentuk pada 6 Oktober 2026, padahal tahun anggaran tinggal dua bulan lagi. Lantas, selama sepuluh bulan ke mana saja anggaran yang sudah digelontorkan? Dan kenapa yang terlihat cuma postingan di media sosial, bukan Perda untuk rakyat?
Pertanyaan tajam ini disampaikan langsung oleh Ropinus, anggota LPK-RI Kalbar, kepada BeritaTrends pada Rabu (8/10/2026).
Sibuk Posting di Medsos, tapi Mana Hasil Kerjanya?
Ropinus menilai riuhnya postingan anggota dewan di Facebook dan TikTok justru menjadi sinyal kuat adanya kejanggalan, Jumat (9/10/2026)
“Kalau Bapemperda saja baru terbentuk bulan Oktober, apakah sudah maksimal produk Perda yang dihasilkan? Jangan-jangan dana menguap tak jelas dan ada dugaan LPJ fiktif itu baru dugaan, tapi harus diperiksa,” tegas Ropinus.
Lebih tajam lagi ia menyindir, “Kalau kerjasama media saja belum maksimal, bagaimana pos anggaran lain seperti studi banding? Bukti yang terlihat cuma Facebook dan TikTok pribadi anggota dewan. Anggaran publikasi ratusan juta rupiah ternyata digantikan akun medsos gratis ke mana sisanya pergi?”
3 KEJANGGALAN YANG MENGGANGGU
1. Anggaran Publikasi Ratusan Juta, Hasilnya Cuma Postingan Pribadi
Setiap tahun DPRD Sekadau menganggarkan ratusan juta rupiah untuk kerja sama media. Tapi yang terlihat: postingan di FB dan TikTok pribadi anggota dewan. Di mana realisasi anggarannya? Diduga Laporan Pertanggungjawaban dibuat-buat.
2. Bapemperda Baru Ada Oktober, Tapi Uang Sudah Keluar Sejak Awal Tahun
Anggaran rapat, penyusunan Perda, hingga studi banding ke luar daerah sudah dicairkan sejak awal tahun. Padahal Bapemperda baru terbentuk 6 Oktober. Mana produk Perdanya? Jangan-jangan studi banding cuma kedok jalan-jalan.
3. Hingga Oktober, Belum Ada Perda Berarti untuk Rakyat
Masyarakat Sekadau belum merasakan Perda yang melindungi petani sawit, menjamin air bersih Perumda, atau melindungi lahan adat. Yang ada hanya Perda rutin.
“Kalau Bapemperda baru kerja bulan 10, ini lucu. Tahun mau habis. Jangan sampai LPJ dibuat fiktif seolah sudah kerja penuh satu tahun, padahal baru dibentuk. Ini wajib diaudit Inspektorat,” tegas Ropinus.
DESAKAN TEGAS LPK-RI
LPK-RI Kalbar menuntut jawaban jelas:
1. Sekretaris DPRD Sekadau wajib buka transparan rincian anggaran Bapemperda, Publikasi Media, dan Studi Banding tahun 2024–2025
2. Inspektorat & BPK segera audit LPJ kegiatan cocokkan apa yang tertulis di laporan keuangan dengan apa yang benar-benar terjadi di lapangan
3. Ketua DPRD Sekadau segera evaluasi kinerja Bapemperda. Jangan sampai DPRD Sekadau cuma jadi “DPRD TikTok” sibuk tampil di layar HP, tapi nol produk untuk rakyat
BELUM ADA KLARIFIKASI
Hingga berita ini diturunkan, Ketua DPRD Sekadau belum memberikan tanggapan apa pun. Tim BeritaTrends masih berupaya konfirmasi resmi. Sementara itu, bukti tangkapan layar postingan media sosial anggota dewan sudah dikantongi sebagai bahan penelusuran lebih lanjut.
“Kami tidak menuduh, kami hanya bertanya. Karena uang rakyat tak boleh dianggap remeh. Kalau tak ada yang disembunyikan, buka saja semua. Warga Sekadau berhak tahu ke mana uang mereka pergi.”pungkasnya.
