SERAHKAN REKOMENDASI—Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Mujono menyerahkan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Madiun Tahun Anggaran 2024 kepada Bupati Madiun, Hari Wuryanto, Senin (21/4/2025).
Beritatrends, Madiun – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna beragendakan penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Madiun Tahun Anggaran (T.A) 2024, Senin (21/4/2025).
Rapat paripurna itu dipimpin Wakil Ketua DPRD, Mudjono, dan dihadiri oleh segenap pimpinan serta anggota dewan. Dari pihak eksekutif, hadir langsung Bupati Madiun Hari Wuryanto, Wakil Bupati dr. Purnomo Hadi, Sekda Tontro Pahlawanto, staf ahli, asisten Sekda, para kepala OPD, kabag, serta camat se-Kabupaten Madiun. Unsur Forkopimda turut melengkapi forum tersebut.
Rapat diawali dengan pemaparan Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus), Jumadi, yang membacakan hasil kajian terhadap LKPJ TA 2024. Jumadi menyatakan LKPJ bagian dari kewajiban kepala daerah untuk menyampaikan capaian kinerja pembangunan dan penggunaan anggaran selama satu tahun anggaran.
“Setelah dilakukan pembahasan internal, DPRD merumuskan sejumlah catatan strategis serta 11 rekomendasi yang ditujukan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Ini adalah bentuk tanggung jawab konstitusional kami di DPRD. Melalui rekomendasi ini, kami berharap kualitas pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Madiun terus meningkat,” kata Jumadi.
Jumadi menuturkan secara umum Pemkab Madiun menunjukkan kinerja positif, namun masih ada indikator yang belum mencapai target. Di antaranya pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 4,68%, melambat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 5,12%. Meski demikian, angka ini masih lebih baik dibanding tahun 2022 yang berada di angka 4,32%.
“Untuk capaian menggembirakan tercatat pada penurunan angka pengangguran terbuka yang kini berada di level 4,34% serta tingkat kemiskinan yang menurun menjadi 10,63%. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat cukup signifikan dari 74,02 pada 2023 menjadi 74,81 pada 2024,” jelas Jumadi.
Menurut Jumadi, DPRD mengapresiasi peningkatan angka IPM . Hal itu menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan manusia sudah berada di jalur yang tepat.
Hanya saja, lanjut Jumadi, DPRD menyoroti belum tercapainya lima dari 14 indikator strategis, terutama dalam sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Kondisi itu perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi menyeluruh serta penyesuaian arah kebijakan dan distribusi anggaran agar lebih terfokus dan berdampak nyata.
“Untuk tahun ini sebagai awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045, DPRD mendorong Pemkab Madiun untuk segera merumuskan kebijakan konkret yang mampu menjawab tantangan dan peluang di masa mendatang. Kami minta Pemkab Madiun fokus pada transformasi sosial, peningkatan kapasitas SDM, diversifikasi ekonomi lokal, serta efisiensi dalam tata kelola keuangan daerah,” kata Jumadi.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Bupati Madiun Hari Wuryanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan saran konstruktif dari DPRD. Menurutnya saat ini masih terdapat pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan dan menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti 11 poin rekomendasi tersebut.
“Seluruh catatan dan masukan ini akan kami jadikan dasar evaluasi untuk menyempurnakan kinerja pemerintahan ke depan. Terima kasih atas sinergi dan perhatiannya,” ungkap Hari Wur.
