Ponorogo, BeritaTrends.co.id – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 kembali menyisakan pekerjaan rumah bagi dunia pendidikan di Ponorogo. Empat sekolah dasar negeri (SDN) tercatat tidak mendapatkan satu pun siswa baru, sementara sejumlah SD negeri lainnya hanya menerima murid dalam jumlah sangat minim.
Empat sekolah yang nihil pendaftar tersebut yakni SDN Nailan Kecamatan Slahung, SDN Setono Kecamatan Jenangan, SDN 3 Pomahan Kecamatan Pulung, dan SDN 4 Tempuran Kecamatan Sawoo.
Kondisi itu mendapat sorotan Komisi D DPRD Ponorogo. Ketua Komisi D DPRD Ponorogo Riyanto menegaskan pihaknya akan memanggil Dinas Pendidikan (Dindik) Ponorogo untuk menggelar rapat dengar pendapat (hearing) sekaligus mengevaluasi pelaksanaan SPMB tahun ini.
“Kami akan memanggil Dinas Pendidikan untuk hearing dan evaluasi. Kami ingin mengetahui faktor-faktor penyebab sekolah negeri kekurangan murid, bahkan ada yang tidak mendapatkan siswa sama sekali. Kalau perlu dilakukan survei agar ada solusi yang tepat,” ujarnya.
Menurut Riyanto, fenomena minimnya siswa baru di SD negeri bukan persoalan baru. Hampir setiap tahun ajaran baru, sejumlah sekolah mengalami kondisi serupa.
Ia menyebut salah satu dugaan penyebabnya adalah berkurangnya jumlah anak usia sekolah sebagai dampak program Keluarga Berencana (KB). Namun, asumsi tersebut harus dibuktikan dengan data yang valid.
“Fenomena ini hampir setiap tahun selalu ada. Dugaan karena keberhasilan program KB tentu harus didukung data yang konkret,” katanya.
Selain itu, meningkatnya minat masyarakat terhadap sekolah swasta maupun pondok pesantren berbasis keagamaan juga dinilai menjadi faktor yang memengaruhi jumlah pendaftar di sekolah negeri.
“Di masing-masing wilayah hampir itu masalahnya. SD swasta yang berbau agama malah banyak yang membludak,” terangnya.
Karena itu, DPRD meminta Dinas Pendidikan melakukan evaluasi menyeluruh agar persoalan kekurangan siswa tidak terus berulang setiap tahun. Salah satunya dengan memetakan penyebab rendahnya minat masyarakat terhadap sekolah-sekolah tertentu.
Riyanto juga menilai sekolah negeri perlu meningkatkan daya saing melalui berbagai inovasi agar mampu menarik minat calon peserta didik.
“Sekolah negeri juga harus kreatif dan inovatif agar mampu menarik minat masyarakat. Jangan sampai setiap tahun persoalan kekurangan siswa terus berulang,” tegas legislator PDI Perjuangan tersebut.
Selain membahas persoalan minimnya jumlah siswa, hearing dengan Dinas Pendidikan juga akan mengevaluasi pelaksanaan SPMB secara keseluruhan. DPRD ingin memastikan sistem penerimaan murid baru pada tahun mendatang berjalan lebih baik, lebih fleksibel, dan tidak menimbulkan persoalan bagi para wali murid.
“Kami berharap ke depan tidak ada lagi sekolah negeri yang kekurangan siswa, termasuk pelaksanaan SPMB bisa berjalan lebih baik tanpa menimbulkan keluhan dari para wali murid,” pungkasnya.
