Proyek Bronjong Way Paku II
BeritaTrends, Tanggamus, Lampung – Proyek pembangunan bronjong di Sungai Way Paku II yang bernilai Rp 6,7 miliar ini kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan pegiat kontrol sosial.
Meski terlihat seperti proyek biasa, kenyataannya menyimpan banyak kejanggalan yang patut diwaspadai.
Ketua LPAKN Projamin Ri Tanggamus Helmi mengatakan, proyek pembangunan bronjong ada kejanggalan tidak hanya dari segi administrasi, tetapi juga kualitas fisik pekerjaan yang diduga tidak sesuai standar, menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi dan integritas pelaksanaan.
“Salah satu hal yang mencolok adalah minimnya informasi publik. Alih-alih papan proyek lengkap dengan rincian anggaran dan spesifikasi teknis, yang terpasang hanyalah selembar dokumen kontrak yang samar,” ucap Helmi.
Lanjut Helmi, hal ini menimbulkan dugaan bahwa proyek ini sengaja disembunyikan dari pengawasan publik. Banyak pihak mendesak agar proses audit menyeluruh dilakukan agar dana rakyat tidak hilang begitu saja.
“Dari segi fisik, hasil pekerjaan pun menimbulkan kekhawatiran. Batu yang digunakan tidak rapat dan susunan bronjong tampak asal-asalan,” katanya.
Tidak hanya itu, penggunaan kawat bronjong yang tampak lunak dan mudah melar menambah kekhawatiran bahwa struktur ini tidak akan mampu menahan beban dan tekanan dari aliran sungai. Jika dibiarkan, struktur ini berpotensi gagal dan menimbulkan bencana di kemudian hari.
“Kejadian ini menjadi pengingat bahwa transparansi dan kualitas harus menjadi prioritas utama dalam setiap proyek pembangunan,”tegas Helmi.
Pemerintah dan aparat terkait diharapkan tidak hanya berhenti pada pengawasan formal, tetapi juga melakukan inspeksi langsung di lapangan.
“Kareba Dana sebesar Rp 6,7 miliar harus benar-benar digunakan untuk tujuan yang maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat. Jika tidak, proyek ini bisa menjadi contoh kegagalan yang merugikan negara dan masyarakat,”terang Helmi
Mari kita dukung upaya transparansi dan akuntabilitas agar pembangunan di daerah kita benar-benar memberikan manfaat nyata dan tidak terjebak dalam praktik korupsi atau ketidakpedulian.
“Pengawasan yang ketat dan tindakan tegas dari penegak hukum sangat dibutuhkan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan,”pungkan Helmi
