Ranperda APBD 2023, DPRD Kab Madiun Tekankan Tujuh Prioritaskan Pembangunan Daerah

TANDA TANGANI—Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono menandatangani nota keputusan bersama DPRD dan Bupati Madiun terhadap rancangan APBD 2023, Rabu (9/11/2022).

Beritatrends, Madiun – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna mengagendakan pengambilan keputusan bersama DPRD dan Bupati Madiun terhadap rancangan APBD 2023, Rabu (9/11/2022).

Terhadap keputusan bersama itu, DPRD Kabupaten Madiun saat melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Madiun memprioritaskan tujuh pembangunan daerah.

“Jadi ada tujuh penekanan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Madiun tahun 2023. Tujuh penekanan itu sudah disesuaikan dengan visi misi Kabupaten Madiun tahun 2018-2023 yaitu Kabupaten Madiun yang aman, mandiri, sejahtera dan berakhlak,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono.

Rapat paripurna itu dihadiri pimpinan DPRD Kabupaten Madiun, anggota DPRD dan pimpinan organisasi perangkat daerah di ruang sidang DPRD Kabupaten Madiun. Tak hanya itu, anggota Forpimda Kabupaten Madiun juga turut menyaksikan pengambilan keputusan bersama DPRD dan Bupati Madiun terhadap rancangan APBD 2023.

KESEPAKATAN—Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono dan Bupati Madiun, Ahmad Dawami mengangkat kesepakatan keputusan bersama DPRD dan Bupati Madiun terhadap rancangan APBD 2023, Rabu (9/11/2022).

Tujuh penekanan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Madiun pada tahun 2023 yaitu pertama, penguatan kelembagaan ekonomi. Kedua, pengembangan produk-produk olahan hasil pertanian, perikanan dan pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Ketiga, pengembangan pasar. Keempat, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Kelima percepatan pembangunan infrastruktur kawasan strategis, keenam kesiapan bencana. Ketujuh, peningkatan stabilitas daerah dan kualitas pelayanan publik.

“Hanya saja dengan situasi dan kondisi keuangan daerah yang sangat terbatas, penyusunan RAPBD 2023 ini tidak sepenuhnya dapat mengakomodir seluruh program dan kegiatan tersebut. Untuk itu akan diprioritaskan penganggarannya pada perubahan APBD 2023 yang akan datang,” jelas Ferry.

Untuk komposisi APBD Kabupaten Madiun 2023 terdiri pendapatan daerah sebesar Rp 1.974.909.644.376, belanjar daerah sebesar Rp 2.052.474.627.188. Dengan demikian terjadi defisit sebesar Rp 77.564.982.812.

Sementara untuk pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 99.314.982.812 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 21.750.000.000. Untuk itu jumlah pembiayaan netto sebesar Rp 77.564.982.812.
Fery mengatakan defisit anggaran sebesar Rp Rp 77.564.982.812 akan ditutup dari surplus pembiayaan netto sebesar Rp Rp 77.564.982.812. Dengan demikian RAPBD tahun anggaran 2023 menjadi seimbang.

Bupati Madiun, Ahmad Dawami menyampaikan apresiasi atas kerja keras Badan Anggaran DPRD Kabupaten Madiun dan TAPD Pemkab Madiun dalam membahas RAPBD 2023. Pria yang akrab disapa Kaji Mbing ini berharap pelaksanaan APBD 2023 kelak dapat terlaksana secara transparan, akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Madiun.

Ia pun menyampaikan permohonan maaf Pemkab Madiun belum bisa mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat pada APBD 2023 lantaran keterbatasan keuangan daerah saat ini. Untuk itu ia berharap Raperda APBD TA 2023 nantinya dapat mengoptimalkan potensi-potensi yang terbatas secara maksimal, dan tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan daerah.

“Dengan demikian APBD 2023 dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Madiun,” demikian Kaji Mbing.

Pos terkait