Strategi Dalam Penanganan Backlog di Kabupaten Magetan

Kepala Dinas Perkim Magetan – Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru & Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPPdi Pendapa Kelurahan Tawanganom, Kamis (15/12/2022).

Beritatrends, Magetan –  Atasi Tingginya Angka Backlog di Magetan, Dinas Perkim Berikan Bantuan Penyediaan Perumahan

Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan diantaranya :

  • Perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan
  • Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan
  • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan Kawasan permukiman dan bidang pertanahan
  • Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan dan Kawasan permukiman dan bidang pertanahan
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Permukiman. Pembangunan perumahan ditujukan agar setiap keluarga menempati rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Pemerintah membuat Strategi implementasi program satu juta rumah :

  1. Memberikan bantuan penyediaan perumahan
  2. Memberikan subsidi pembiayaan perumahan berupa KPR FLPP, subsidi selisih bunga (SSB), dan subsidi bantuan uang muka (SBUM)
  3. Memberikan kemudahan perizinan pembangunan perumahan dan pembinaan

Backlog perumahan merupakan kondisi  kesenjangan  antara  jumlah  rumah  terbangun  dengan  jumlah rumah  yang  dibutuhkan  keluarga

Kabupaten Magetan memberikan bantuan penyediaan perumahan. Menurut hasil pendataan tahun 2022 di Magetan masih terdapat Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak  4,471 unit.

Untuk jumlah kebutuhan rumah baru  (backlog) berasal dari jumlah KK Kabupaten dikurangi jumlah rumah sebanyak 220.161 KK – 170.694 KK = 49.467 unit.

Bantuan penyediaan perumahan atau Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Kab. Magetan diantaranya : BSPS SNVT, DAK, DAU, CSR dan dari Komunitas sedangkan Bantuan Pembangunan Rumah Baru dari DAK

Baca Juga  Penerimaan Mahasiswa Baru UNESA Kampus Magetan Sudah Dibuka

Membantu menyediakan KPR subsidi bersama dengan pengembang perumahan dan BANK makanya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan kemudahan perizinan pembangunan perumahan dan pembinaan

Tingginya angka backlog di Indonesia, khususnya yang terjadi di Magetan, tentunya mengharuskan Pemerintah dapat segera tanggap untuk mengatasinya. Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Magetan, disusunlah strategi dalam penanganan backlog di Magetan.

“Antara lain memberikan bantuan penyediaan perumahan, membantu menyediakan KPR subsidi melalui kolaborasi dengan pengembang dan pihak Bank, serta memberikan kemudahan perizinan pembangunan perumahan dan pembinaan,” kata Sudiro, Kepala Dinas Perkim Magetan dalam acara “Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru & Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP”, bertempat di Pendapa Kelurahan Tawanganom, Kamis (15/12/2022).

Terkait dengan penyediaan perumahan, Sudiro mengatakan bahwa terdapat beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Pemda Magetan. Langkah tersebut mulai dari peningkatan kualitas rumah, yakni perbaikan rumah bagi masyarakat yang rumahnya tidak layak huni (RTLH), juga penyediaan rumah baru bagi masyarakat yang memang belum mempunyai rumah.

Adapun perbaikan RTLH akan memakai anggaran dari beberapa sumber, meliputi dana dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi 513 unit rumah, dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi 100 unit, dan dari Dana Alokasi Umum (DAU) bagi 411 unit rumah. Dimana untuk progress pembangunan, dari anggaran BSPS telah rampung 100%, dana DAK 95%, dan dari dana DAU baru menyentuh angka 50-60%.

“Untuk dana DAU memang ada kendala yang berkaitan dengan tenaga kerja yang bersamaan dengan banyaknya proyek kegiatan fisik dan musim penghujan, sehingga terkait pelaksanaan ada sedikit hambatan. Akan tetapi, kita tetap monitoring dan koordinasikan terus agar harapannya di akhir tahun anggaran ini bisa diselesaikan,” ungkap Sudiro.

Baca Juga  Pemkab Tuba Diduga Kebal Hukum Lepas Dari Pantauan KPK

Lebih lanjut, menurut keterangan dari Sudiro, di Kabupaten Magetan masih terdapat lebih dari 4000 RTLH yang hingga saat ini masih dimaksimalkan untuk segera dilakukan perbaikan. “Adapun masing -masing terdapat kategorinya mulai dari berat, sedang, maupun ringan. Tentunya yang rusak berat dari kami akan diprioritaskan untuk dilakukan penanganan pembangunan,” jelasnya.

Sudiro juga menambahkan agar semua elemen masyarakat dapat ikut bahu-membahu mensukseskan program dari pemerintah tersebut. “Kita butuh support dari semua elemen masyarakat, baik dari lingkungan, perangkat desa, dan teman-teman badan usaha yang dapat menyisihkan CSRnya. Sehingga program ini bisa berjalan dengan baik, dan agar pelaksanaan serta pengawasan juga dapat terlaksana dengan lebih mudah,” pintanya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *