Beritatrends, Ponorogo – Pemerintah Kabupaten Ponorogo kembali menorehkan prestasi dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jatim, Karyadi, kepada Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, di ruang Auditorium BPK Perwakilan Jawa Timur, Kamis (2/5/2024).
Opini WTP ini merupakan hasil audit terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo untuk tahun anggaran 2023.
Dengan meraih WTP, Pemkab Ponorogo menunjukkan kinerja yang akuntabel dan transparan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Saya yakin Ponorogo lebih bagus. Jauh lebih penting, tidak hanya output tapi outcame, impact, yang berdampak baik kepada masyarakat, itu APBD sesungguhnya,” ungkap Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo, yang akrab disapa Kang Giri.
Menurut Kang Giri, meraih WTP bukanlah hanya sekadar prestasi, melainkan juga merupakan kewajiban untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Hal ini juga menunjukkan kesinambungan dari kepemimpinan sebelumnya di Pemkab Ponorogo, termasuk dari Bupati sebelumnya seperti Pak Amin dan Pak Ipong.
Penghargaan ini bukan hanya sekadar laporan atau output administratif semata, melainkan juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dengan pengelolaan APBD yang baik, berbagai program dan kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan dengan efektif, memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Ponorogo.
Kesuksesan meraih opini WTP ini juga didasari oleh ketaatan terhadap aturan dan mekanisme yang ada dalam pengelolaan anggaran. Sugiri Sancoko menekankan pentingnya menjaga agar evaluasi dan eksekusi anggaran tidak bergeser dari ketentuan yang telah ditetapkan.
Dengan capaian ini, Pemkab Ponorogo memberikan contoh bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya penting untuk keberhasilan administratif, tetapi juga berdampak positif pada kesejahteraan dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan.
