Beritatrends, Ponorogo – Ratusan warga yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Butuh Jalan Layak (SIRATU JALAK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Ponorogo, Senin (12/8/2024).
Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap rencana pemerintah Kabupaten Ponorogo yang hendak mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp100 miliar ke PT. PII untuk membiayai proyek Alat Penerangan Jalan Pintar (APJ).
Peserta aksi terlihat membawa berbagai poster yang menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan tersebut. Beberapa tulisan pada poster di antaranya berbunyi, “Kakean visi misi nyata ne blug,” “Wayah e ganti Bupati,” “Bupati Blug,” hingga “Berapa persen bunga utang PJU.”
Hendro Tanoyo, koordinator aksi dari Relawan Kemajuan Ponorogo, menyatakan bahwa aksi ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat yang merasa bahwa rencana pinjaman tersebut tidak tepat di saat kondisi infrastruktur jalan di Ponorogo masih memprihatinkan.
“Kami meminta DPRD untuk mengkaji ulang rencana ini karena momennya belum tepat. Banyak kebutuhan lain yang lebih mendesak, seperti perbaikan jalan yang rusak serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan,” ujar Hendro.
Para demonstran juga mengajukan audensi dengan Wakil Ketua DPRD Ponorogo, H. Miseri Effendi, dan anggota DPRD Anik Sugiarto, yang menerima mereka di ruang Banggar Selatan DPRD Ponorogo. Dalam pertemuan tersebut, Hendro menegaskan bahwa rencana pinjaman daerah untuk proyek APJ harus dibatalkan karena akan membebani APBD yang seharusnya digunakan untuk keperluan yang lebih mendesak.
Menanggapi hal ini, H. Miseri Effendi menjelaskan bahwa segala bentuk perjanjian kerja sama dengan badan usaha harus mendapatkan persetujuan DPRD. Ia juga memastikan bahwa dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025, tidak ada rencana untuk pinjaman, melainkan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga.
“Apapun bentuk kerja samanya, harus dikaji dengan cermat. Jika menguntungkan, kami akan setuju, jika tidak, kami akan menolak,” tegas Miseri.
Anik Sugiarto juga menambahkan bahwa DPRD sebelumnya telah menolak segala bentuk pinjaman yang diajukan oleh Pemkab Ponorogo, terutama di tengah banyaknya kebutuhan mendesak seperti perbaikan jalan di pelosok-pelosok wilayah Ponorogo.
Dalam aksi tersebut, SIRATU JALAK menyampaikan beberapa tuntutan utama:
1. Mendesak Ketua DPRD Ponorogo untuk menolak rencana Pemkab Ponorogo dalam mengajukan pinjaman daerah ke PT. PII untuk proyek APJ.
2. Mendesak Bupati Ponorogo untuk membatalkan rencana pengajuan pinjaman daerah tersebut.
3. Mengingatkan Bupati Ponorogo agar lebih memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan di seluruh wilayah Ponorogo, sesuai dengan janji politiknya.
4. Meminta Aparat Penegak Hukum (APH) di Ponorogo untuk mengawasi seluruh program dan kegiatan Pemkab Ponorogo guna memastikan tidak ada penyalahgunaan untuk kepentingan kelompok tertentu.
Aksi ini menjadi peringatan bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo bahwa aspirasi rakyat harus didengarkan, terutama ketika menyangkut penggunaan dana publik yang besar dan berdampak jangka panjang. Masyarakat berharap agar pemerintah lebih fokus pada kebutuhan dasar seperti perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik yang mendesak.
