PIMPIN SIDANG—Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono memimpin sidang paripurna dengan agenda penyampaian nota keuangan Bupati Madiun tentang Raperda Perubahan APBD 2022, Kamis (1/9/2022).
Beritatrends, Madiun – Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono meminta Pemerintah Kabupaten Madiun fokus dalam menangani gagal panen dan penyakit mulut dan kuku yang melanda bumi kampung pesilat. Pasalnya gagal panen dan PMK menjadi persoalan serius yang merugikan petani Kabupaten Madiun.
“Dari nota keuangan yang dibacakan Bupat Madiun, Ahmad Dawami nanti akan menjadi bahan bagi seluruh anggota. Kemudian masing-masing fraksi akan menyampaikan pemandangan umumnya minggu depan. Namun penekanan kami bagaimana Pemkab Madiun mengatasi gagal panen dan PMK,” ujar Fery usai memimpin rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota keuangan Bupati Madiun tentang Raperda Perubahan APBD 2022, Kamis (1/9/2022).
Sidang paripurna dibuka Ketua DPRD, Fery Sudarsono dan dihadiri pada anggota DPRD. Sementara dari pihak Pemkab Madiun dihadiri, Bupati Madiun Ahmad Dawami, SekdaTontro Pahlawanto dan pimpinan OPD dengan memberlakukan prokes.
IKUTI SIDANG—Anggota DPRD Kabupaten Madiun dan pimpinan OPD lingkup Pemkab Madiun mengikuti sidang paripurna dengan agenda penyampaian nota keuangan Bupati Madiun tentang Raperda Perubahan APBD 2022, Kamis (1/9/2022).
Fery mengatakan Pemkab Madiun segera mengatasi persoalan gagal panen dan PMK lantaran mayoritas penduduk di Kabupaten Madiun berprofesi sebagai petani. Lewat pembahasan perubahan APBD 2022 maka dapat diprioritaskan program-program untuk penanganan gagal panen dan PMK.
“Gagal panen kami berikan masukan kepada OPD kenapa gagal panen sehingga padi tidak bisa panen maksimal seperti normalnya. Kondisi ini terjadi tidak hanya satu atau dua desa tetapi sudah menyeluruh. Untuk itu OPD harus segera mencari solusi agar petani tak lagi gagal panen,” pinta Fery.
Fery mengatakan gagal panen dirasakan dari menurunnya hasil panen petani. Salah satu contoh, saat ini satu hektar petani hanya bisa mendapatkan panen padi sekitar tujuh kuintal.
Padahal normalnya, satu hektar petani bisa mendapatkan panen mencapai enam hingga tujuh ton gabah.
Terkait infrastruktur jalan dan irigasi, Fery menyebutkan anggaran akan diutamakan bagi kondisi jalan dan irigasi yang mengalami kerusakan parah. Pasalnya anggaran yang dimiliki pemerintah daerah terbatas.
“Kalau untuk jalan dan irigasi irigasi menjadi penting karena saat ini banyak petani yang posisi gagal panen. Sedangkan untuk pemerataan jalan, kalau kita lihat anggaran maka belum bisa merata. Tetapi harus diutamakan jalan yang kondisi parah,” demikian Fery.
Sementara itu Bupati Madiun, Ahmad Dawami dalam nota keuangannya menjelaskan perubahan APBD 2022 dilakukan untuk menyempurnakan program kegiatan yang sudah berjalan. Selain itu untuk mengakomodir perubahan regulasi dan kegiatan-kegiatan prioritas daerah yang belum teranggarkan.
Berdasarkan latar belakang tersebut, Ahmad Dawami menyampaikan struktur pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
Ia menyebut pendapatan daerah pada Perubahan APBD TA 2022, mengalami kenaikan Rp. 8.758.681.527,- dari semula direncanakan sebesar Rp. 1.887.047.760.899,- menjadi sebesar Rp. 1.895.806.442.426.
Sedangkan dari sisi belanja daerah, Ahmad Dawami menjelaskan untuk belanja daerah mengalami kenaikan Rp. 202.259.210.585 dari sebelum perubahan sebesar Rp. 1.965.315.382.247 menjadi sebesar Rp. 2.167.574.592.832.
