HADIRI FORUM TPID– Plt Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntutun saat menghadiri forum High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula Hotel Mercure Madiun, Rabu (29/4/2026).
Beritatrends, Madiun – Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun, F Bagus Panuntun meminta seluruh perangkat organisasi dareah (OPD) menindaklanjuti rekomendasi Bank Indonesia dalam forum TPID. Salah satunya dengan turun ke lapangan melakukan pemantauan dan intervensi agar warga Kota Madiun tetap aman dan nyaman.
Hal itu disampaikan Plt Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun saat menghadiri forum High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula Hotel Mercure Madiun, Rabu (29/4/2026).
Bagi Bagus, harus ada langkah konkret dari perangkat daerah menindaklanjuti rekomendasi Bank Indonesia. “Saya minta apa yang menjadi saran dari BI benar-benar ditindaklanjuti. Kita tidak boleh lengah. Terlebih program kami adalah intervensi ke bawah agar masyarakat tetap aman, nyaman, dan tenang,” kata Bagus.
Menurut Bagus saat menyusun kebiakan OPD harus melakukan validitas data. Pasalnya data yang akurat menjadi kunci dalam menentukan strategi intervensi serta perencanaan anggaran daerah (APBD). Sebaliknya bilan datanya tidak valid maka hasilnya juga tidak akan maksimal.
Terkait dampak geopolitik dan fenomena El Nino terhadap inflasi, Bagus mengakui mulai ada kenaikan harga, terutama pada sektor pengadaan barang. Hal itu membuat pemerintah daerah harus berhati-hati dalam merealisasikan program, terutama yang berkaitan dengan standar harga satuan (SHS).
“Harga bahan bangunan sekarang sudah di atas SHS. Untuk itu kami tidak ingin menyalahi aturan, Jadi kami masih menunggu arahan dari pemerintah pusat,” ungkap Bagus.
Bagus memastikan kondisi inflasi di Kota Madiun saat relatif terkendali untuk kebutuhan pokok masyarakat. Hanya saja, kenaikan harga pada sektor lain berpotensi berdampak lanjutan terhadap harga bahan pokok.
Sementara itu Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Deasi Surya Andarina menyatakan komoditas pangan menjadi sektor paling rentan terhadap inflasi sepanjang tahun 2026. Kondisi itu terjadi karena adanya gangguan cuaca hingga akhir tahun berisiko mengganggu produksi pertanian.
“Saat ini yang harus diwaspadai memang pangan. Tahun ini masih diprediksi ada gangguan cuaca sampai akhir tahun. Selain itu, dampak global seperti kenaikan harga minyak juga berpengaruh pada harga pupuk, yang akhirnya meningkatkan ongkos produksi pertanian,”tutur Deasi.
Menurut Deasi, kenaikan biaya produksi berpotensi mendorong kenaikan harga pangan di tingkat konsumen. Dengan demikian, , pemerintah daerah didorong memperkuat program ketahanan pangan seperti urban farming dan program pangan lestari agar mampu meredam gejolak harga.
