Kantor Kejaksaan Negeri Magetan
Opini Oleh Lilik Abdi Kusuma
BeritaTrends, Magetan – Kasus korupsi dana Pokok Pikiran (Pokir) yang menyeret Ketua DPRD, sejumlah anggota dewan, mantan anggota, hingga para pendampingnya kini semakin membuka tabir persoalan yang lebih dalam.
Di tengah gelombang penindakan hukum yang dianggap sebagai langkah tegas, muncul suara kritis dari masyarakat dan pengamat, termasuk pertanyaan tajam yang diajukan kepada seorang aktivis.
Ketika ditanya mengenai dugaan keterlibatan pihak lain di balik kasus besar ini, aktivis tersebut menjawab tegas, Semestinya ada tambahan yang akan masuk sebagai tetsangka.
Karena kalau dalam kasus pidana sebesar ini, sangat patut diduga ada konspirasi tersembunyi atau kelalaian berat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas mengawasi dan mengelola anggaran.
Pernyataan ini seolah menjadi kunci yang menjelaskan bagaimana uang rakyat senilai ratusan miliar rupiah bisa hilang atau disalahgunakan tanpa ada yang mendeteksi lebih awal.
Jika benar ada konspirasi, berarti praktik jahat ini sudah terjalin erat di antara para pengambil keputusan dan pihak pelaksana.
Namun jika penyebabnya adalah kelalaian, ini justru menunjukkan betapa lemahnya sistem pengawasan di instansi pemerintah daerah, tempat yang seharusnya menjadi penjaga amanat rakyat.
Namun, sorotan tajam tidak hanya ditujukan kepada para tersangka. Kejaksaan selaku penegak hukum juga mendapat tudingan keras. Banyak pihak menilai lembaga ini kurang kompeten dan tidak memiliki kemampuan intelijen yang akurat dalam mengungkap kasus.
Akibatnya, langkah penegakan hukum dianggap serampangan dan membabi buta : kelompok masyarakat (Pokmas) dipanggil secara massal tanpa pembedaan yang jelas antara yang bersalah dan yang masih jujur.
Akibatnya, yang menjadi resah dan menderita justru para Pokmas yang benar-benar amanah, bekerja tulus untuk masyarakat, dan hanya menerima bantuan dalam jumlah sangat kecil.
Mereka merasa diperlakukan sama dengan para koruptor besar, padahal peran dan kontribusinya jauh berbeda.
Belum lagi dampak psikologis yang dirasakan oleh para pengurus Pokmas di tingkat desa. Mereka hanyalah warga biasa yang rela meluangkan waktu dan tenaga demi kepentingan lingkungannya, dengan imbalan bantuan yang nyaris tidak sebanding dengan kerja kerasnya.
Namun karena penanganan kasus yang dianggap kurang cermat, mereka harus merasakan ketakutan, kecemasan, dan rasa tidak nyaman yang mendalam.
Padahal, apa kesalahan mereka ? Hanya karena tergabung dalam kelompok yang sama, mereka harus menanggung beban rasa curiga dan tekanan psikologis yang berat.
Kasus ini mengirimkan pesan keras bagi semua pihak : Penegakan hukum memang harus tegas, tetapi juga harus adil dan cerdas.
Jangan sampai dalam upaya memburu ikan besar para koruptor, jaring penegakan hukum malah menangkap ikan kecil yang tidak bersalah dan membuat rakyat yang sudah miskin semakin menderita.
Kejaksaan harus membuktikan bahwa mereka bekerja berdasarkan bukti kuat dan intelijen yang matang, bukan sekadar mengandalkan pemanggilan massal yang hanya menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Rakyat berharap, Penindakan korupsi tidak boleh menabrak orang-orang jujur. Biarlah yang bersalah dihukum setimpal, tetapi jangan biarkan kepercayaan dan semangat kerja para warga yang tulus dihancurkan karena ketidaktelitian penegak hukum.
